Usulan Cak Imin agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Disebut untuk Senangkan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai usulan Ketua UmumPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar agar kepala daerah dipilih pemerintah pusat atau DPRD hanya untuk menyenangkan Presiden Prabowo Subianto. 

Pria yang disapa Hensa itu mengatakan usulan Muhaimin tersebut tidak seharusnya ditanggapi secara harfiah. Menurut Hensa, pernyataan itu lebih merupakan strategi pria yang dipanggil Cak Imin tersebut untuk menyenangkan Presiden Prabowo Subianto. Sebab sebelumnya Prabowo pernah mengemukakan ide serupa.

“Jadi omongannya Cak Imin kemarin jangan diartikan secara leterlek (letterlijk) dia ingin kepala daerah dipilih oleh pusat atau DPRD provinsi. Menurut saya, ucapan dia kemarin itu dia hanya ingin menyenangkan Prabowo, karena ide ini kan awalnya dari Prabowo,” ujar Hensa dalam keterangan tertulisnya, 25 Juli 2025.

Direktur Eksekutif lembaga survei KedaiKOPI itu menilai, di balik pernyataan tersebut Cak Imin sebenarnya memahami bahwa Prabowo merupakan presiden yang sangat bergantung pada dukungan rakyat. Karenanya, usulan tersebut lebih sebagai sinyal politik untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo, tetapi bukan cerminan keinginan nyata untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah secara drastis.

“Jadi sebenarnya omongan kemarin itu ucapan Cak Imin yang menunggu dukungan rakyat. Jadi bukan berarti semata-mata dia ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD,” kata Hensa.

Apalagi, kata Hensa, Cak Imin sadar bahwa masyarakat cenderung menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sehingga usulan tersebut hanya manuver komunikasi untuk menunjukkan keselarasan dengan Prabowo tanpa mengesampingkan sentimen rakyat.

“Dia ngomong seperti itu buat nyenengin Prabowo, dan dia tahu pasti Prabowo itu tergantung rakyat, dan rakyat kan kelihatannya tetap ingin pemilihan langsung,” katanya. 

Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan ingin mengubah ketentuan pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia. Ia menilai sistem politik daerah sudah harus dirombak total. Ia dan PKB mengusulkan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui pemilihan langsung seperti saat ini. 

"Saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total manfaat dan mudaratnya," kata Cak Imin dalam acara Peringatan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta International Convention Center, Gelora, Jakarta, 23 Juli 2025.

Cak Imin menyampaikan usulan itu di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang ikut menghadiri Harlah PKB. Ia percaya perubahan sistem pemilihan kepala daerah akan menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Sang Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengusulkan agar ke depan kepala daerah dipilih secara tidak langsung. Ia juga mengusulkan opsi alternatif, yakni penunjukan langsung oleh pusat atau pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing wilayah. "Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih DPRD-DPRD di seluruh Tanah Air," kata Cak Imin. 

Tahun lalu, Prabowo pernah menyinggung ingin pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Alasannya, ia mengklaim pilkada menelan biaya mahal jika memakai sistem pemilihan langsung. 

“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.

Prabowo mengatakan negara bisa menghemat triliunan rupiah jika pilkada dilakukan oleh DPRD. Ia menyebut anggaran yang dihemat itu bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.

“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujarnya.

Prabowo juga mengatakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD akan mempermudah transisi kepemimpinan. Ia mencontohka ini sama dengan apa yang terjadi di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.