Gus Ipul Pastikan Pengadaan 15 Ribu Laptop Siswa Sekolah Rakyat Transparan dan Akuntabel

INFO NASIONAL — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. “Saya sudah minta kepada penanggung jawab pengadaan untuk melaksanakan secara terbuka, tidak kongkalikong, dan tanpa pelanggaran aturan,” ujarnya didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, saat makan malam bersama siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Kota Bandung, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Program ini menjamin seluruh siswa Sekolah Rakyat memperoleh satu unit laptop untuk menunjang pembelajaran. Pada tahap pertama, 9.705 siswa akan menerima perangkat, disusul tahap kedua untuk 5.665 siswa, sehingga total mencapai 15.370 penerima manfaat. Spesifikasi laptop akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, sementara seragam sekolah juga disalurkan sebagai bagian dari fasilitas pendukung.

Gus Ipul menegaskan, pengadaan ini mengikuti arahan Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada korupsi, kolusi, atau pelanggaran prosedur. “Semua proses harus sesuai ketentuan dan didampingi aparat,” ujarnya. Ia menilai penyediaan laptop bukan sekadar bantuan, melainkan strategi memperkuat kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat agar setara dengan sekolah terbaik.

Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 67 titik dan ditargetkan mencapai 100 titik pada pertengahan Agustus 2025, lalu berkembang menjadi 159 titik pada September, tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Dalam kunjungan ke SRMP 9 Bandung, Mensos dan Wamen PU juga berdialog dengan siswa dan tenaga pendidik, serta makan malam bersama di asrama. Suasana hangat penuh canda tersebut menjadi ajang bagi Gus Ipul untuk memahami langsung kebutuhan siswa sekaligus memberi dukungan moral.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan program Presiden Prabowo yang dikelola lintas kementerian: Kementerian Sosial mengurus operasional, Kementerian Pekerjaan Umum membangun gedung dan sarana, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kurikulum dan seleksi guru, Kementerian Agama menyediakan guru agama, serta pemerintah daerah membantu penetapan siswa dan penyediaan lahan.(*)