TENTARA Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat kini memiliki total 21 komando daerah militer atau kodam di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan enam kodam baru dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat, Ahad, 10 Agustus 2025. Adapun TNI sebelumnya memiliki 15 kodam.
"Dengan mengucap Bismillahirohmanirohim, pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan enam komando daerah militer," kata Prabowo di Batujajar, Jawa Barat.
Daftar Enam Kodam Tambahan
Adapun wilayah teritorial enam kodam baru beserta perwira tinggi yang akan memimpinnya sebagai berikut:
- Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang meliputi daerah Riau dan Kepulauan Riau. Mayor Jenderal Agus Hadi Waluyo ditunjuk menjadi Panglima Kodam pertama di Kodam XIX/Tuanku Tambusai.
- Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol yang meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Mayor Jenderal Arief Gajah Mada diplot sebagai Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol.
- Kodam XXI/Radin Inten yang meliputi daerah Lampung dan Bengkulu. Mayor Jenderal Kristomei Sianturi ditunjuk sebagai Pangdam XXI/Radin Inten. Sebelum diplot sebagai Pangdam, Kristomei merupakan Kepala Pusat Penerangan TNI.
- Kodam XXII/Tambun Bungai yang meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jabatan Pangdam XXII/Tambun Bungai akan diisi oleh Mayor Jenderal Zainul Arifin.
- Kodam XXIII/Palaka Wira yang meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Mayor Jenderal Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar ditunjuk sebagai Pangdam XXIII/Palaka Wira.
- Kodam XXIV/Mandala Trikora, berpusat wilayah Merauke, Papua Selatan. Mayor Jenderal Lucky Avianto diplot menjadi Pangdam XXIV/Mandala. Sebelum akan dilantik sebagai Pangdam Mandala di Merauke, Lucky Avianto ditugaskan sebagai Panglima Komando Operasi TNI Habema dan Komandan Resimen Induk Kodam/XII Tanjungpura.
Alasan TNI AD Menambah Kodam Baru
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menyatakan tujuan dibentuknya enam kodam baru ini murni untuk memperkuat Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. "Sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat," kata dia ketika dihubungi pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wahyu mengklaim pembentukan kodam baru bagian dari langkah strategis dalam bidang pertahanan di internal TNI AD. Menurut dia, penambahan sejumlah komando teritorial itu supaya TNI bisa lebih responsif dalam mengatasi isu-isu lokal di daerah, baik ketika menghadapi ancaman militer maupun non-militer seperti terorisme, separatisme, hingga bencana alam.
Selain itu, Wahyu menyebut penambahan enam kodam baru ini penting lantaran cakupan wilayah tugas yang luas. Dengan adanya kodam baru di sejumlah daerah, kata Wahyu, kekuatan TNI AD bisa menjangkau lebih banyak wilayah hingga ke pelosok negeri. "Sehingga peran dan kontribusinya bagi stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat semakin optimal," tutur Wahyu.
Tak Bertentangan dengan Efisiensi Anggaran
Selain itu, Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menyebut pembentukan enam komando daerah militer baru tidak bertentangan dengan semangat pemerintah melakukan pemangkasan anggaran. Menurut dia, pembentukan komando teritorial baru di sejumlah daerah itu telah dikaji secara mendalam.
"Kami pastikan langkah ini selaras dengan program kementerian, lembaga lainnya sehingga pengembangan organisasi tidak bertentangan dengan upaya efisiensi pemerintah," tutur Wahyu.
Apalagi, ujar dia, nantinya tidak semua kodam yang baru dibentuk melakukan rekruitmen prajurit untuk mengisi kekuatan personel. Wahyu mengatakan sebagian besar kodam itu bakal mengoptimalkan prajurit dari pergeseran kekuatan yang sudah ada. "Sehingga prosesnya bertahap dan terukur. Yang jelas sudah dilaksanakan penghitungan," katanya.
Penambahan Enam Kodam Baru Menuai Kritik
Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengkritik kebijakan penambahan enam kodam baru oleh TNI ini. Menurut dia, hal ini menyalahi amanat reformasi yang semestinya mendorong terciptanya restrukturisasi komando teritorial.
"Sebab pada masa Orde Baru, kodam itu erat kaitannya dengan fungsi sosial politik tentara atau dwifungsi," kata Hussein dihubungi pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
Apalagi, ujar dia, penambahan enam kodam ini dilakukan di tengah kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah Prabowo Subianto. Dia menilai dibentuknya sejumlah kodam baru ini tidak etis, sebab di sektor pendidikan maupun kesehatan melakukan penghematan besar-besaran.
Hussein mengaku khawatir penambahan enam Kodam baru ini berpotensi mengganggu jalannya demokrasi. Sebab, kata dia, komando teritorial ini tidak hanya untuk fungsi pertahanan, melainkan juga sosial politik.
"Komando teritorial itu tidak kompatibel dengan alam demokrasi. Karena militer itu fungsinya pertahanan dan menghadapi ancaman, sedangkan komando teritorial dirancang dari awal juga dirancang untuk fungsi sosial politik," ujarnya.
Alih-alih menambah kodam baru, menurut dia, seharusnya TNI menggelontorkan anggarannya untuk modernisasi. "Perang itu sudah berubah mau di regional ataupun internasional. Tidak hanya dimenangkan dari besarnya pasukan, tapi dimenangkan dengan penguasaan teknologi mutakhir," ujarnya.