TPNPB-OPM Umumkan Akan Serang Dokter di Wilayah Konflik Bersenjata

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengumumkan akan menyerang dokter-dokter di rumah sakit yang ada di wilayah konflik bersenjata. Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menuduh dokter-dokter itu bukan tenaga kesehatan sipil tapi aparat militer Indonesia. 

"Mereka bukan lagi tenaga kesehatan sipil melainkan aparat militer Indonesia yang ditugaskan di Papua oleh Presiden Prabowo Subianto," ujar dia dalam keterangan resmi pada Sabtu, 26 Juli 2025.

Peringatan dari TPNPB-OPM itu disampaikan untuk menanggapi kerja sama antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Indonesia. Kedua kementerian itu sepakat akan melibatkan TNI untuk melakukan pembangunan rumah sakit, penyediaan tenaga kesehatan, dan pengamanan rumah sakit di Tanah Papua. 

Sebby mengklaim pasukan TPNPB di 36 komando daerah pertahanan di Papua akan melakukan serangan kepada dokter-dokter di rumah sakit yang berada di wilayah konflik. Menurut Sebby, dokter-dokter bukan lagi warga sipil, tapi aparat militer. 

Meski begitu, Sebby meminta dokter asal Papua untuk membantu perjuangan TPNPB-OPM. Selain itu, Sebby meminta masyarakat Papua untuk berhenti mengonsumsi nasi, mie, hingga makanan siap saji. Dia meminta masyarakat Papua kembali berkebun. 

Tempo sudah meminta keterangan dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi. Namun, dia belum membalas pesan Tempo. 

Selasa, 22 Juli 2025 lalu, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan membangun 12 hingga 14 rumah sakit tipe C di sejumlah daerah rawan di Papua. Pembangunan belasan rumah sakit di zona merah Papua melibatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bilang kerja sama ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan di daerah rawan Papua itu bisa aman. Pembangunan belasan rumah sakit di zona merah Papua itu akan mengikuti skema Kemenkes.

Sjafrie berujar pembangunan belasan rumah sakit di Papua ini dijadwalkan dimulai pada 2026 mendatang.

Senada disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Budi berkata pelibatan aparat militer itu ditujukan agar pembangunan berjalan lancar dan aman.

Dia mengakui faktor keamanan menjadi salah satu kendala kementeriannya untuk membangun rumah sakit di daerah merah Papua. "Karena itu kami minta tolong dengan Menhan (Sjafrie), supaya bisa bekerja sama agar pembangunan nanti aman," ujarnya.