TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengerahkan 920 prajurit untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengklaim tentara selalu hadir di tengah masyarakat dalam setiap ancaman yang mengganggu keselamatan bangsa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Penanganan Karhutla bukan hanya soal memadamkan api, tapi bagian dari menjaga kelangsungan hidup, lingkungan, dan masa depan generasi muda," kata Kristomei di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat, 25 Juli 2025.
Menurut Kristomei, bantuan TNI dalam mengatasi Karhutla ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kristomei secara khusus menyoroti Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9. “Yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah, termasuk dalam mengatasi kebakaran hutan terutama di daerah-daerah rawan,” kata dia.
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat jumlah titik panas di Provinsi Riau hingga tanggal 20 Juli 2025, sebanyak 27 titik api aktif. Dalam waktu 24 jam lahan terbakar meluas dari 546 hektare menjadi 1.000 hektare.
Titik api yang saling berdekatan diduga karena adanya pola berulang pembakaran sengaja yang terorganisasi. Situasi ini mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu kualitas udara, dan merusak komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, saat ini sudah ada 135 titik panas di Riau, terutama di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir. Potensi terbakarnya lahan sangat tinggi pada 23 dan 24 Juli, kemudian sempat menurun pada 25-27 Juli. Potensi Karhutla diprediksi meningkat lagi pada 29-31 Juli 2025.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan Riau termasuk provinsi yang sudah memasuki puncak musim kemarau. Curah hujan di Riau pada dasarian ketiga bulan ini sudah melandai ke bawah 20 milimeter.
“Kondisi ini berpotensi besar memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga awal Agustus mendatang,” katanya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 23 Juli 2025.
Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla di Balai Serindit, Rumah Dinas Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu, 23 Juli 2025. Usai rapat itu diputuskan, Kodam I/BB mengerahkan jajaran Korem 031/Wira Bima, serta menyiapkan 920 prajurit sebagai Satuan Tugas Darat.
Prajurit itu diarahkan untuk bekerja sama dengan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hingga Polda Riau. Seluruh kekuatan TNI di wilayah Riau turut dikerahkan untuk mendukung strategi pencegahan, penanganan, hingga mitigasi Karhutla.
Langkah Hukum Atasi Karhutla
Kementerian Lingkungan Hidup menyegel empat perusahaan perkebunan dan menutup satu pabrik kelapa sawit, menyusul maraknya kebakaran hutan dan lahan di Riau. Langkah ini berbasis hasil pengawasan dari Januari hingga Juli 2025.
Petugas Gakkum KLH menemukan sejumlah titik panas (hotspot) di area konsesi enam perusahaan. Keputusan ihwal penyegelan dan penghentian operasional diambil usai analisis terhadap temuan tersebut.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Inspektur Jenderal Rizal Irawan mengatakan setiap pemegang izin wajib memastikan lahannya tidak terbakar. Pengelola lahan yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan akan ditindak tegas. “Tidak ada alasan pembiaran, karena mitigasi adalah kewajiban yang melekat pada setiap konsesi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Juli 2025.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah ada 46 orang yang ditetapkan tersangka pembakaran. "Pak Kapolda tadi melaporkan bahwa ada 46 tersangka yang saat ini sudah diamankan yang diproses karena melakukan pembakaran," kata Kapolri dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 Juli 2025.
Sigit mengatakan Polda Riau masih mendalami 46 tersangka itu sengaja atau lalai sehingga mengakibatkan kebakaran. Hingga saat ini, kata dia, api melahap sekitar 280 hektare lahan.
Defara Dhanya, Hammam Izuddin, dan Muhammad Faizzaki berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Kata Ketua DPP PDIP Soal Peringatan Kudatuli Tanpa Sekjen Hasto