Terpopuler Nasional: Jokowi Hadir di Reuni UGM hingga Protes Larangan Study Tour Dedy Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet peristiwa nasional mulai dari isu politik hingga pendidikan menjadi perhatian publik pada 26 Juli 2025. Beberapa isu terpopuler kanal nasional kemarin antara lain mantan presiden Jokowi menghadiri reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di tengah tuduhan ijazah palsu.

Kemudian, Badan Pusat Statistik merilis data provinsi termiskin hingga respons Gubernur Dedi Mulyadi terhadap protes larangan study tour. Tiga isu tersebut dirangkum dalam berita terpopuler nasional di bawah ini.

Jokowi Hadir Reuni UGM

Mantan Presiden Joko Widodo mendatangi acara reuni ke-45 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu pagi, 26 Juli 2025. Jokowi yang menggunakan kemeja putih datang menggunakan mobil Toyota Alphard warna hitam bersama istrinya, Iriana, sekitar pukul 10.20 WIB.

Acara itu digelar di ruang aula Fakultas Kehutanan UGM yang terbuka. Reuni itu digelar angkatan 80 yang disebut Spirit 80 Fakultas Kehutanan UGM. Hadir dalam reuni itu Wakil Rektor UGM, sekretaris UGM, dan juga dekan Fakultas Kehutanan UGM. Puluhan peserta reuni juga tampak datang menggunakan pakaian seragam kaus biru.

Namun ada yang berbeda dari penampilan Jokowi dengan peserta alumni lain. Jokowi hadir mengenakan setelan kemeja putih dipadu celana panjang hitam.

Adapun para alumni lain mengenakan pakaian seragam berupa kaus berkerah warna biru laut dengan tulisan bordir 'Reuni 45 Spirit 80: 1980 -2025' dengan logo UGM di dada. Para alumni, kecuali Jokowi, juga sama sama mengenakan topi merah serta co-card khusus sebagai tanda pengenal dalam reuni itu.

Tingkat Kemiskinan Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 berada di level 8,47 persen atau sebanyak 23,85 juta orang. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan angka ini menurun 0,20 juta orang atau 0,10 persen poin dibandingkan September 2024 yang tercatat sebanyak 24,06 juta orang atau setara 8,57 persen.

Ateng mengatakan ada disparitas tingkat kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. “Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73 persen, sedangkan kemiskinan pedesaan sebesar 11,03 persen,” kata dia dalam jumpa pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. 

Kendati demikian, persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat naik dibandingkan pada September 2024 yang tercatat 6,66 persen. Sementara itu, persentase penduduk di pedesaan justru mengalami penurunan dari yang sebelumnya 11,34 persen pada September 2024.

Ateng menjelaskan, nilai garis kemiskinan nasional Maret 2025 berada pada level Rp 609.160 per kapita per bulan. Angka ini meningkat dari garis kemiskinan September 2024 yang berada di level Rp 595.242 per kapita per bulan. Adapun nilai garis kemiskinan perkotaan pada Maret 2025 adalah Rp 629.561 per kapita per bulan. Sedangkan nilai garis kemiskinan pedesaan Maret 2025 adalah Rp 580.349 per kapita per bulan.

Berdasarkan persebaran pulau, Pulau Jawa masih menjadi pusat kemiskinan nasional dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 12,56 juta atau 52,66 persen dari total nasional. Sementara Pulau Kalimantan mencatat jumlah penduduk miskin paling sedikit hanya 0,89 juta orang atau 3,75 persen dari total.

Namun, ketika berbicara soal tingkat kemiskinan tertinggi berdasarkan persentase, Papua Pegunungan menjadi provinsi paling miskin di Indonesia pada 2025.

BPS mengatakan pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2025 dilakukan pada Februari 2025 karena Maret masuk bulan puasa atau ramadan. Adapun jumlah sampel survei sebanyak 345.000 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Protes Larangan Study Tour Dedi Mulyadi

Ribuan pekerja sektor pariwisata melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 21 Juli 2025. Aksi ini merupakan buntut dari kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang study tour bagi siswa sekolah.

Larangan study tour untuk siswa sekolah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 43/PK.03.03/KESRA. 

Para pekerja sektor pariwisata pun menuntut pencabutan surat keputusan gubernur tentang larangan study tour sekolah. Dalam aksinya, demonstran sempat memblokade ruas Jembatan di Jalan Layang Pasupati.

Merespons aksi, Dedi menegaskan tak akan mencabut larangan study tour sekolah, meskipun memicu demonstrasi dari pelaku industri pariwisata. Ia menyebut unjuk rasa itu justru memperkuat argumentasinya bahwa kegiatan study tour hanya berkedok rekreasi. Bukan bagian dari kegiatan pendidikan.

“Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata, sedangkan SK saya melarang kegiatan study tour. Jadi yang dilarang memang kegiatan piknik,” kata Dedi dalam instagram pribadinya, Selasa, 22 Juli 2025.

Menurut Dedi, aksi protes itu menunjukkan kegiatan study tour tidak lagi berkaitan dengan esensi pendidikan. “Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” ujarnya.

Dedi juga menyinggung adanya dukungan aksi dari Asosiasi Jeep Merapi asal Yogyakarta. “Bukan hanya orang Jawa Barat yang berdemo, tetapi juga dari Yogyakarta. Terutama yang selama ini biasa mengangkut siswa di kawasan Gunung Merapi,” kata dia.

Dedi menegaskan ia tak akan mencabut larangan demi melindungi keluarga siswa dari beban biaya di luar kebutuhan pokok pendidikan. Ia menyebut larangan study tour sebagai bagian dari upaya mengefisienkan biaya pendidikan dan menjaga fokus pada pembangunan karakter siswa.

“Saya tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” kata dia. “Insya Allah, Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa.”

Namun Dedi berharap industri pariwisata tetap bisa tetap tumbuh tanpa harus membebani keluarga siswa. “Biarlah yang datang berwisata itu orang-orang yang memang mampu, bukan keluarga pas-pasan yang terpaksa harus piknik karena alasan study tour,” ujar Dedi Mulyadi.