TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo Nurhadi Hanuri mengatakan sebanyak 45 dari 56 SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur belum memenuhi pagu dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026. Nurhadi mengatakan kondisi kekurangan siswa tersebut merupakan masalah yang selalu terjadi hampir setiap tahun sehingga bukan isu baru.
"Hanya 11 sekolah yang memenuhi pagu, semuanya berada di wilayah perkotaan," ujar Nurhadi, dikutip dari Antara,10 Juli 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nurhadi mengungkapkan empat sekolah tercatat hanya menerima kurang dari 10 siswa baru. Padahal, penetapan pagu telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sarana prasarana di masing-masing sekolah. Hingga penutupan PPDB akhir Juni lalu, sejumlah SMP Negeri masih terdapat ratusan bangku kosong.
"Kami sebenarnya juga telah melakukan pembatasan kuota pada sekolah-sekolah favorit untuk memeratakan sebaran siswa," ujarnya.
Salah satu penyebab utama rendahnya angka pendaftar, kata Nurhadi, adalah minimnya lulusan SD di wilayah tertentu. Selain itu, kondisi geografis beberapa kecamatan turut memengaruhi jumlah pendaftar, seperti misalnya Ngrayun.
"Output lulusan SD mempengaruhi langsung pada jumlah siswa baru SMP. Jika lulusan SD sedikit, tentu yang naik jenjang juga sedikit," ujarnya.
Walaupun demikian, pihak Dindik belum dapat mempertimbangkan opsi penggabungan sekolah untuk mengatasi jumlah siswa yang kurang. Nurhadi menegaskan, pemerintah tetap berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang merata, termasuk di daerah dengan jumlah siswa terbatas.
"Berapa pun jumlah siswanya, negara harus hadir untuk memberi layanan pendidikan. Harapannya, ke depan minimal satu desa memiliki satu SD sebagai basis keberlanjutan pendidikan," kata.
Selain di Ponorogo, kondisi serupa juga dialami beberapa kawasan lain di Indonesia. Di Solo, Jawa Tengah, SD Negeri Kauman 27 dilaporkan hanya memiliki satu siswa baru pada Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tahun ajaran baru 2025/2026.
Penerimaan siswa baru tersebut melalui jalur afirmasi. Sementara itu, jalur penerimaan siswa baru melalui mutasi dan domisili tidak memiliki siswa yang mendaftarkan diri. Salah satu alasan utama kurangnya siswa yang mendaftar di sekolah tersebut adalah karena letak sekolah yang jauh dari kawasan perkampungan dan berada di kawasan pertokoan sehingga sepi peminat, dikutip dari Antara, 14 Juli 2025.
SD Negeri Karaton 5, Kabupaten Pandegleng, Banten juga mengalami kondisi serupa. Dalam SDN tersebut, hanya memiliki total sebanyak 37 siswa dari seluruh tingkat pendidikan. Menurut Antara, 14 Juli 2025, para siswa tersebut saat ini hanya menempati tiga ruang kelas dengan tenaga pendidik sebanyak lima orang. SDN tersebut kini terancam ditutup karena permasalahan kekurangan murid tersebut.
Di sisi lain, SD Negeri Butuh, Temanggung, Jawa Barat juga hanya menerima 2 siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut. Dilansir dari Antara, 16 Juli 2025, sebanyak 32 sekolah dasar lainnya di Kabupaten Temanggung hanya mendapat kurang dari 5 siswa yang mendaftar untuk tahun ajaran 2025/2026.