INFO NASIONAL - Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni memimpin Apel Gabungan Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penandatanganan Pakta Integritas ASN se-Provinsi Papua, di pagi hari di halaman kantor Gubernur Papua di bawah cerahnya langit Papua pada Senin, 21 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Instansi Vertikal, Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala BUMN dan BUMD, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pejabat dan Staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Secara daring, kegiatan diikuti Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Papua, Forkopimda Kabupaten/Kota, Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten/Kota, Anggota KPU dan Bawaslu, pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.
Pj Gubernur Fatoni menyampaikan, kegiatan ini dilakukan menjelang penyelenggaraan pemilihan suara ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2025, pada 6 Agustus mendatang. “Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti apel gabungan sekaligus deklarasi netralitas ASN dan penandatanganan pakta integritas ASN dalam rangka pelaksanaan PSU tahun 2025,” kata Fatoni.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada apel tersebut, seluruh ASN mengucapkan ikrar netralitas dan integritas, dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Papua, diikuti penandatangan netralitas dan integritas secara bergantian oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan instansi.
Deklarasi dan ikrar tersebut menegaskan komitmen bahwa setiap ASN wajib menjaga dan menegakkan prinsip independensi di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan PSU; menghindari konflik kepentingan; tidak melakukan praktik intimidasi, ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat; serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Ikrar itu juga mencakup komitmen untuk menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong, serta menolak politik uang dari segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
Fatoni menjelaskan, deklarasi dan penandatanganan pakta integritas tersebut bukan simbolis belaka. Lebih dari itu, menunjukan bahwa ASN se-Peovinsi Papua memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga netralitas dan profesionalisme dalam bekerja, khususnya menjelang pelaksanaan PSU. “Netralitas dan integritas perlu kita jaga dalam memelihara iklim yang kondusif dan menjalankan tugas sebagai abdi negara,” ujarnya. Kendati ASN memiliki hak pilih sebagai warga negara, mereka dilarang terlibat dalam politik praktis agar netralitas dan profesionalisme tetap terjaga dalam pelaksanaan pelayanan publik.
ASN memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga, menurut Fatoni, harus tetap fokus pada pekerjaan dan tugas masing-masing, sembari turut mendukung pelaksanaan dan kesuksesan PSU 2025. “ASN harus tetap menjaga netralitas, tetap memberikan pelayanan, dan melaksanakan tugas masing-masing tanpa berpihak ke mana pun,” katanya.
Fatoni mendorong ASN untuk aktif melakukan sosialisasi dalam mengajak masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 6 Agustus 2025. Dia juga sudah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 200.2/7558/SET pada 11 Juli 2025 tentang Hari Libur PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Provinsi Papua. “Aktivitas perkantoran ditiadakan agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pemungutan suara,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Fatoni mengimbau seluruh masyarakat bersama-sama menciptakan suasana kondusif dan terus memelihara suasana yang aman, damai, dan toleran, seperti yang selama ini dirasakan di Papua. Dia mengingatkan agar jangan ada yang menyebarkan kabar hoax, berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, dan adu domba. Harus bisa menahan diri agar tidak terprovokasi dan tidak melakukan provokasi.
Pj Gubernur Papua Agus Fatoni. Dok. Pemprov Papua
Kepada para ASN dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua, Fatoni mengajak supaya menggunakan hak pilih sebaik-baiknya sesuai pilihan masing-masing. "Mari kita pilih calon yang terbaik, yang akan memimpin Papua lima tahun yang akan datang. Jangan disia-siapkan, karena pilihan kita akan menentukan masa depan Papua, agar lebih maju dan sejahtera," seru Fatoni. "Kita berharap, tidak ada lagi PSU di Provinsi Papua. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama, agar PSU berjalan lancar, aman dan sukses.”
Pada kesempatan yang sama, Fatoni mendorong seluruh ASN untuk terus mempertahankan, bahkan meningkatkan kinerja, mempercepat realisasi anggaran, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan peredaran uang di masyarakat, dan meningkatkan daya beli untuk kesejahteraan masyarakat. “Kalau realisasi anggaran kita laksanakan, pembangunan bisa berjalan, pelayanan publik bisa kita perbaiki, dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Terus lakukan inovasi, bekerja keras dan kreatif. Jangan bekerja sekadar rutinitas, monoton dan bekerja biasa-biasa saja. Kalau mau Papua maju, kita harus bekerja luar biasa,” katanya.
Sebagai abdi negara, Fatoni melanjutkan, setiap tindakan yang dilakukan ASN memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar tidak berpikir sempit bahwa kerja keras hanya menguntungkan pimpinan. Justru sebaliknya, prestasi dan kinerja baik akan kembali kepada diri sendiri dalam bentuk amal, kontribusi nyata bagi bangsa, serta membuka peluang untuk kemajuan karier di masa depan.
“Pimpinan tentu ingin melihat stafnya bekerja maksimal. Yang bekerja maksimal dan bisa dipercaya pasti akan mendapatkan apresiasi,” kata Fatoni. “Sebab dalam pembinaan pegawai, kita menerapkan sistem reward and punishment. Yang berprestasi akan mendapat penghargaan dan yang melakukan kesalahan akan mendapatkan sanksi.”
Fatoni mengarahkan supaya ASN bekerja dengan sungguh-sungguh, mematuhi aturan, mempelajari penyusunan anggaran, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan melakukan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban agar semua berjalan baik. “Saya juga mengajak kita semua menjaga situasi kondusif di lingkungan masing-masing, baik di lingkungan kantor, lingkungan keluarga, maupun masyarakat sekitar,” ujarnya. ASN, kata Fatoni, adalah salah satu panutan dan contoh di tengah masyarakat. Sebab itu, ASN harus bisa memberi contoh, motivasi, dan edukasi kepada masyarakat.
ASN di Pemerintah Provinsi Papua hingga kabupaten/kota juga turut berperan dalam menjaga citra dan nama baik Papua. "Perlu kita jaga nama baik dan citra Papua," himbau Fatoni. Kita berusaha terus bekerja keras dan bekerja maksimal, dengan penuh tanggung jawab dan aktifkan semua media sosial.
“Saya minta kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan pimpinan instansi, untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memiliki dan mengaktifkan akun media sosial, mempublikasikan kerja pemerintah, agar masyarakat tahu, negara hadir di tengah-tengah masyarakat,” kata Fatoni. Fatoni menekankan masyarakat perlu ikut mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi yang baik, yang mendidik, dan positif tentang Papua. “Agar dunia maya dipenuhi informasi yang baik tentang Papua dan bisa mengalahkan hoax, berita bohong, fitnah, adu domba, dan ujaran kebencian. Sehingga citra dan nama baik Papua tetap terjaga. Papua patut kita banggakan. Papua yang aman, damai, toleran terus kita rawat, kita pertahankan dan kita tingkatkan." (*)