TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep meyakini bahwa ayahnya, mantan Presiden Joko Widodo tidak menganggap bahwa Partai Demokrat adalah dalang di balik tudingan ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat sebelumnya telah membantah menjadi 'partai biru' yang disebut-sebut menggerakkan narasi atas ketidakpercayaan terhadap keaslian ijazah S1 Jokowi.
"Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada yang menuduh partai biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga," ujar Kaesang di kantor dewan pimpinan pusat PSI, Jakarta Pusat, pada Senin, 28 Juli 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menuturkan bahwa keluarganya berhubungan baik dengan pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Buktinya, kata Kaesang, Gibran menjenguk SBY saat dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli 2025.
"Dan saya pun juga berencana ingin bertemu dengan Pak Ketua Umum Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Semuanya untuk bangsa ini, tidak ada yang saling menjatuhkan juga," tuturnya.
Isu partai biru ini bermula dari pernyataan Jokowi menyatakan adanya orang besar di balik sejumlah isu yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyebut, ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut. "Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu, isu-isu pemakzulan (Wapres Gibran) ini," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Senin, 14 Juli 2025.
Menurut dia, serangkaian isu yang menyerangnya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. "Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja," ujar Jokowi
Tudingan mengarah pada partai biru setelah Sekretaris Jenderal Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu Ade Darmawan yang di sebuah agenda TV nasional yang membahas soal ijazah Jokowi.
Ade sendiri merupakan pihak yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke polisi atas dugaan penghasutan isu ijazah palsu Jokowi. Ade mengatakan bahwa dalang di balik isu itu berkaitan dengan warna baju biru yang ia kenakan.
Dalam kesempatan berbeda, pentolan relawan Jokowi sekaligus Ketua Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, menyebut bahwa warna biru itu mengarah kepada partai politik yang memiliki dominan warna biru dalam identitas partainya.
Tempo masih berupaya meminta penjelasan kepada Ade Darmawan dan Silfester Matutina tentang arti partai biru tersebut.
Di sisi lain, Anggota Majelis Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menolak partainya dikaitkan dengan dalang di balik tuduhan ijazah palsu mantan Gubernur Jakarta itu. "Karena jadi liar isunya, yang seolah-olah partai biru, yang mendalangi ini. Kami tegaskan enggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar ini, ini kami tolak," kata Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 28 Juli 2025.
Hinca mengatakan isu ini menjadi perhatian khusus AHY. Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, kata Hinca, memerintahkan Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk meluruskan hal ini.
Partai Demokrat melalui unggahan di Instagram resmi @pdemokrat juga telah mengeluarkan pernyataan tertulis dengan menekankan bahwa partai tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan tudingan ijazah palsu Jokowi.
Menurut Hinca, narasi yang berkembang dimungkinkan muncul karena eks kader Demokrat, Roy Suryo, aktif melancarkan tuduhan ijazah palsu ke kubu Jokowi. Hinca menilai sikap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu yang menyebabkan Partai Demokrat disangkut-pautkan dengan polemik ijazah Jokowi.
Hinca menuturkan Roy Suryo menjadi kader Demokrat pada periode 2005 hingga 2020. Namun, Roy Suryo mengundurkan diri pada 2019 silam. Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat pada periode 2015-2020, Hinca memastikan hubungan antara Roy Suryo dan partainya telah berakhir.
Sehingga ia tidak ingin Partai Demokrat terseret dalam kasus ini. "Itu tanggung jawab pribadi dia. Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu," tutur anggota Komisi Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.