Istilah Serakahnomics, Vampir Ekonomi, Jokowinomics, dan Prabowonomics

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan sejumlah istilah ekonomi baru dalam berbagai pidatonya belakangan ini. Melalui istilah-istilah seperti serakahnomics, vampir ekonomi, Jokowinomics, dan Prabowonomics, Prabowo menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia serta arah kebijakan yang ingin ia tempuh. Apa arti istilah-istilah tersebut?

Serakahnomics

Istilah serakahnomics pertama kali diungkapkan Prabowo dalam pidato penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Ahad, 20 Juli 2025. Ia menyebut istilah ini untuk merujuk pada praktik curang dan rakus yang dilakukan oleh segelintir pengusaha. Menurutnya, serakahnomics menggambarkan model ekonomi yang dijalankan bukan berdasarkan prinsip kewirausahaan sejati, melainkan nafsu untuk mengeruk kekayaan negara secara tidak etis.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Meski keras dalam kritiknya, Prabowo menolak disebut anti-pengusaha. Ia menyatakan dukungan terhadap dunia usaha yang dijalankan secara etis. “Saya sendiri pengusaha sebelum masuk politik. Tapi ini bukan bisnis. Ini adalah keserakahan,” ucapnya.

Vampir Ekonomi

Selain serakahnomics, Prabowo juga memperkenalkan istilah vampir ekonomi dalam konteks yang serupa. Ia mengibaratkan segelintir pelaku usaha sebagai vampir yang “menghisap darah rakyat”, terutama yang mencari keuntungan dari praktik-praktik yang merugikan negara.

Dengan narasi ini, Prabowo menampilkan citra seorang pemimpin yang ingin “menertibkan” para aktor ekonomi yang dinilainya melanggar moral dan merugikan negara.

Jokowinomics

Sebelum menjabat sebagai presiden, pada 2023 Prabowo pernah menyatakan dukungan terhadap kebijakan ekonomi era Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan menyebutnya sebagai Jokowinomics. Ia menyebut konsep ini sebagai bentuk konkret dari ekonomi Pancasila, yang menekankan pada prinsip persatuan nasional, kemanusiaan, keadilan sosial, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut memperlihatkan kesinambungan antara pemerintahan Jokowi dan visi ekonomi Prabowo, setidaknya pada masa transisi. Namun, dalam praktiknya, perbedaan pendekatan mulai terlihat dalam konsep baru yang kini diperkenalkan: Prabowonomics.

Prabowonomics

Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari pada Mei 2025, menjelaskan bahwa Prabowonomics didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Qodari, konsep ini menunjukkan arah baru dalam kepemimpinan ekonomi yang ingin ditempuh Prabowo. Ia menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang berupaya melakukan perubahan sistemik melalui jalan demokrasi ekonomi.

Amirullah, Andi Adam Faturahman, dan Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam penulisan artikel ini.