TEMPO.CO, Jakarta -- Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan yang terpapar judi online atau judol. Pramono mengatakan tidak ingin mengambil tindakan gegabah untuk memecat ASN yang diduga terlibat judol.
Namun ia memastikan sudah memegang data ASN yang ditengarai terlibat bermain judol. “Saya minta ASN itu oleh Inspektorat dan juga oleh Biro Kepegawaian diberikan warning terlebih dulu,” kata Pramono setelah menghadiri peringatan Hari Lahir ke-79 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu, 26 Juli 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pramono menyoroti judi online di kalangan ASN Pemerintah Provinsi Jakarta. Ia pun mengakui ada jajarannya yang terlibat judol. “Judol sekarang ini bukan hanya masyarakat yang melakukan, tetapi banyak juga ASN,” ujar Pramono saat dijumpai di ruang Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025, dikutip dari Antara.
Namun, Pramono mengatakan sebagian pemain judol merupakan korban yang juga perlu mendapat perlindungan. Karenanya, ia meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melakukan pembinaan jika ada ASN yang kedapatan melakukan judol. “Karena saya ingin ASN kita itu wajahnya jangan nggak gembira lah gitu. Sudah ASN-nya DKI, tukin (tunjangan kinerja)-nya paling gede, tapi tetap main judol. Keterlaluan banget,” kata Pramono.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mencatat jumlah deposit judi online di Jakarta pada 2024 lebih dari Rp 3 triliun. Dari nilai Rp 3 triliun terserbut, ada total transaksi mencapai 17,5 juta kali. Ivan juga menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung jumlah pemain judi online di Jakarta lebih dari 600 ribu.