TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pembangunan Nasional Fuad Baihaqi mengatakan telah menerima surat balasan yang mereka layangkan bersama lima belas BEM dari berbagai kampus di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sudah ada respons dari Koorpus. Jawaban yang di berikan oleh koorpus terpilih dinilai terlalu normatif oleh teman-teman Jateng-DIY,” ucap Fuad saat dihubungi pada Senin, 28 Juli 2025.
Fuad yang juga merupakan Koordinator Wilayah BEM SI Jateng-DIY ini melanjutkan, mengenai balasan surat tersebut, mereka masih akan mengkonsolidasikan bersama guna menentukan langkah ke depan dalam aliansi. “Akan dikonsolidasikan kembali untuk menentukan sikap Jateng-DIY ke depan,” ujar Fuad.
Adapun Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Muhammad Ikram telah memberikan tanggapan mengenai surat protes yang dilayangkan oleh lima belas BEM yang tersebar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut dia, segala dinamika dan tuntutan dari Aliansi akan diselesaikan secara internal.
“Dinamika internal aliansi adalah hal yang lumrah dan akan diselesaikan secara internal,” ucap Ikram saat dihubungi pada Senin, 28 Juli 2025.
Menurut Ikram, eksploitasi dan upaya memviralkan isu internal BEM SI kerakyatan seyogyanya tidak dijadikan sebagai opsi pertama ketika ruang diskusi dan mediasi masih terbuka lebar.
“Di sinilah kedewasaan emosional dapat nampak dari setiap sikap yang diambil masing-masing individu. Mahasiswa sudah akrab dengan upaya pemecahan dengan dihadapkan pada konflik horisontal sesama mahasiswa, saya berharap segala masukan dari kawan-kawan hari ini murni untuk mendewasakan aliansi,” ucap Ikram.
Lebih lanjut, Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala ini juga menegaskan sikap aliansi BEM SI dalam mengawal segala isu-isu dan dinamika sosial di Tanah Air. Menurut dia, BEM SI akan terus berada pada jalurnya dalam menyuarakan kepentingan rakyat.
“Segala dinamika hari ini tidak akan menggoyahkan sedikitpun BEM SI Kerakyatan untuk menjadi corong terdepan menyuarakan kepentingan rakyat,” ucap Ikram.
Sebelumnya, gelombang keluarnya Badan Ekseskutif Mahasiswa dari Aliansi BEM SI kerakyatan ditengarai oleh kehadiran tokoh-tokoh politik dan aparat negara dalam forum musyawarah nasional (Munas) XVIII di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat, pada 13 hingga 19 Juli 2025.
Panitia Munas BEM SI Kerakyatan, Rifaldi, mengatakan bahwa mereka mengundang pejabat, politikus, polisi, dan BIN daerah dengan alasan mereka adalah bagian dari forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sumbar yang membuka seremoni acara.
Rifaldi mengatakan kehadiran mereka bagian dari teknis acara karena pengelola tempat menginap peserta di Asrama Haji memberikan syarat harus atas sepengetahuan Forkopimda Sumbar. “Kami berkomitmen itu tidak ganggu independensi kami untuk mengkritik kekuasaan,” ujarnya
Shinta Maharani berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Respons Dasco soal Usul Penghapusan Pilkada Langsung