6 Penyebab Bansos PKH Tidak Cair

TEMPO.CO, Jakarta - Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) merupakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu keluarga yang kurang mampu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Namun, masih banyak penerima yang menghadapi kendala dalam pencairan bantuan ini. Seperti dikutip dari situs Umsu, berikut beberapa alasan yang bisa menyebabkan bansos PKH tidak cair atau terlambat diterima.

1. Belum atau Tidak Terdaftar di DTKS

Syarat utama untuk dapat menerima bantuan sosial seperti PKH adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan database yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), yang mencakup data keluarga miskin dan rentan miskin.

Jika nama seseorang tidak tercantum dalam DTKS, maka ia tidak akan bisa menerima bantuan PKH. Proses pendaftaran dalam DTKS memerlukan seleksi ketat untuk memastikan keakuratan data, dan keluarga yang merasa berhak harus mengajukan pendaftaran melalui dinas sosial setempat.

2. Data Tidak Valid atau Tidak Terverifikasi

Kesalahan pada data pribadi, seperti ketidaksesuaian antara data di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan data yang tercatat di DTKS, sering kali menjadi penghambat pencairan bantuan.

Masalah ini dapat menyebabkan data penerima bansos tidak terverifikasi dengan benar, sehingga pencairan bantuan tertunda. Oleh karena itu, penting bagi penerima PKH untuk memeriksa kesesuaian data pribadi mereka dengan yang tercatat di sistem DTKS agar pencairan dapat dilakukan tanpa hambatan.

3. Terdeteksi Menerima Lebih dari Satu Jenis Bansos

Pemerintah mengatur bahwa satu keluarga hanya dapat menerima satu jenis bantuan sosial. Jika terdeteksi bahwa dalam satu keluarga terdapat penerima lebih dari satu jenis bantuan, salah satu bantuan akan dihentikan, termasuk PKH.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan distribusi bantuan sosial merata dan menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan. Oleh karena itu, penerima PKH disarankan untuk memastikan bahwa mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lain yang bertentangan dengan kebijakan ini.

4. Belum Melakukan Pembaruan Data

Penerima PKH diwajibkan untuk memperbarui data secara berkala, terutama jika ada perubahan dalam keluarga seperti kelahiran anggota baru, kematian, atau perubahan status anak yang bersekolah. Jika pembaruan data tidak dilakukan, sistem secara otomatis akan menunda pencairan bantuan hingga data terbaru diverifikasi oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, penerima PKH harus memastikan untuk selalu melakukan pembaruan data agar bantuan tetap cair.

5. Tidak Memenuhi Kewajiban Sebagai Penerima PKH

Setiap penerima PKH juga memiliki kewajiban tertentu yang harus dipenuhi, seperti memastikan anak-anak tetap bersekolah, mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin (terutama untuk ibu hamil dan balita), dan aktif dalam kegiatan yang diwajibkan oleh pendamping PKH. Apabila kewajiban-kewajiban ini tidak dipenuhi, bantuan PKH dapat dihentikan sebagai bentuk sanksi dari pemerintah. Oleh karena itu, penerima harus memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut untuk memastikan bantuan tetap diterima.

6. Masalah Teknis Administrasi