Wamensos Ajak Bersatu Lawan Serakahnomics

1 month ago 10

INFO NASIONAL - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyerukan seluruh elemen bangsa bersatu melawan serakahnomics atau sistem ekonomi serakah yang disinyalir menjadi akar masalah ketimpangan sosial di Indonesia.

"Kalau Indonesia mau maju, adil, dan makmur, ya kita harus bersatu, bergotong-royong, enyahkan serakahnomics ini," ujarnya sebagai pembicara utama dalam acara Diskusi Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Universitas Bina Bangsa (Uniba) Serang, Banten, pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Serakahnomics, Agus Jabo melanjutkan, terdiri dari tiga unsur utama yang saling menguatkan: imperialisme, oligarki, dan birokrasi korup. Ketiganya menjadi penghalang utama bagi terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur.

Menurut dia, satu-satunya jalan keluar dari belenggu serakahnomics dengan menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten. Prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menurutnya, harus kembali menjadi pijakan utama pembangunan nasional.

"Apa yang menjadi sumber daya alam Indonesia itu, betul-betul mulai sekarang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk kemakmuran segelitir orang. Dan harus dikelola untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan yang kapitalistik," tutur dia.

Agus Jabo juga mengapresiasi semangat mahasiswa yang mulai mengkaji isu serakahnomic secara kritis. "Maju terus, mari kita bersatu dan enyahkan serakahnomics," katanya. Jika bangsa Indonesia mampu menghapus praktik tersebut, Ia optimistis cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa akan terwujud. “Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja,” ucapnya.

Adapun upaya Kemensos memperkuat keberpihakan kepada wong cilik ditampilkan melalui program Sekolah Rakyat, Program Keluarga Harapan (PKH)-Sembako dan bantuan sosial berbasis pemberdayaan, sesuai arah kebijakan kerakyatan Presiden Prabowo Subianto. (*)

Read Entire Article