Wakil Menteri Bertambah, Apa Risiko Kabinet Gemuk Prabowo?

PRESIDEN Prabowo Subianto menambah jumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Oktober 2025. Kepala Negara menambah Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan.

Kepala Negara menunjuk Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri. Dengan penunjukan tersebut, kini posisi Wamendagri diisi tiga orang, yakni Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk dan Akhmad Wiyagus.

Mantan Menteri Pertahanan ini juga menunjuk Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wamenkes. Penunjukan itu membuat posisi wamenkes diisi dua orang, yaitu Dante Saksono Harbuwono dan Benjamin Paulus.

Wiyagus dan Benjamin diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan Tahun 2024–2029. Dengan adanya penambahan ini, jumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih menjadi 55 orang, sedangkan menteri berjumlah 49 orang. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo menambah wamendagri untuk memastikan pembangunan di setiap daerah berjalan lancar. Sebab, Indonesia terdiri dari 514 kabupaten dan 38 provinsi. 

"Maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wamendagri," kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.

Sementara itu, Prasetyo mengatakan penambahan jabatan wamenkes karena tugas di Kemenkes cukup berat dan besar. Penambahan itu juga untuk memastikan beberapa masalah di Badan Gizi Nasional. 

“Termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu wakil menteri di Kementerian Kesehatan,” kata Prasetyo.

Selain penambahan wakil menteri, Prabowo membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite ini diketuai oleh Velix Wanggai. Dia akan dibantu oleh 9 anggota. 

Sembilan orang itu, yakni John Wempi Wetipo, mantan wakil menteri dalam negeri; Ignatius Yoko Triyono, purnawirawan jenderal yang pernah menjadi Panglima Kodam Cenderawasih; Juharson Estrella Sihasale, seorang seniman film sekaligus eks caleg Gerindra di Papua; serta Paulus Waterpauw, mantan polisi dengan pangkat terakhir komisaris jenderal. Paulus pernah menjabat sebagai Kapolda Papua.

Ada juga Ribka Haluk, wamendagri; Ali Hamdan Bogra, purnawirawan TNI yang pernah menjabat sebagai Pangdam Kasuari; John Gluba Gebze yang pernah menjadi Bupati Merauke; Yanni sebagai Ketua DPD Gerindra Papua; dan Billy Mambrasar yang pernah menjadi staf khusus milenial Jokowi.

Penunjukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025. 

Velix Wanggai mengatakan lembaganya itu ditugaskan kepala negara untuk mengawal delapan agenda besar yang termuat dalam Asta Cita kontekstual Papua. Tugas itu meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan.

Dia juga mengatakan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ditugaskan untuk mengurus pelbagai aspek sosial budaya, mulai dari urusan olahraga, kesetaraan gender, serta ekonomi kreatif yang bertujuan untuk pembangunan Papua. "Juga akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Papua," kata Velix.

Prabowo, menurut Velix, memberi perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi. Velix menjelaskan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bakal memastikan seluruh program pembangunan di Bumi Cenderawasih itu berjalan sinergis serta bisa membawa dampak bagi masyarakat.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor melihat penambahan anggota Kabinet Merah Putih itu untuk melakukan percepatan program pemerintah yang menumpuk, sehingga jabatan wamen dan badan baru perlu ditambah untuk melakukan akselerasi. "Penambahan wamen itu mencakup hal-hal strategis yang menjadi ambisi. Atau cita-cita pembenahan dari sisi kementerian dalam negeri dan kesehatan," kata dia saat dihubungi, Kamis, 9 Oktober 2025. 

Meski begitu, Firman khawatir penambahan badan itu bisa beririsan dengan struktur organisasi pemerintahan yang ada. Keadaan itu berpotensi membuat tumpang tinggi, sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien. "Dalam praktikya nanti justru tidak terlalu efisien dengan penambahan badan baru itu," kata dia. 

Menurut Firman, pemerintah seharusnya memberdayakan lembaga yang sudah ada di tengah situasi krisis ekonomi ini. Pemerintah bisa membuat lembaga yang ada lebih efektif dengan evaluasi tetap. "Dibuat lebih efektif dengan evolusi tetap yang memang betul-betul mengarah pada pembenahan yang menjadi target," kata dia. 

Firman mengatakan Prabowo juga akan sulit memberikan perhatian sepenuhnya kepada seluruh anggota kabinetnya. Menurut Firman, sudah menjadi rahasia umum Prabowo hanya bekerja dengan sedikit orang. Dia justru akan mempercayakan program strategis kepada orang di sekitarnya. 

"Sehingga khawatirnya perhatiannya sebetulnya tidak penuh juga. Karena Prabowo lebih mempercayakan juga hal-hal strategis itu pada orang-orang di sekitarnya," kata Firman.

Dalam keadaan itu, Firman mengatakan kekuatan birokrasi tidak bergerak dengan inisiatif. Akhirnya, birokrasi berjalan tidak efektif. 

Firman juga khawatir penambahan birokrasi akan membebani anggaran. Penambahan itu akan menambah anggaran untuk sumber daya manusia hingga infrastruktur penunjang. 

Peneliti Politik BRIN Wasisto Raharjo Jati melihat penambahan pejabat baru sebagai dukungan bagi menteri. Dia menilai masalah pemerintahan dalam negeri dan kesehatan sangat kompleks, sehingga membutuh sinergi lintas sektor. Namun, dia mempertanyakan kehadiran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Komite itu bisa bersinggungan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengurusi pembangunan daerah. "Meski komite ini khusus Papua, perlu ada tugas pokok dan fungsi yang jelas supaya tak ada tumpang tindih," kata Wasisto saat dihubungi, Kamis, 9 Oktober 2025.

Menurut dia, bertambahnya pejabat berdampak pula pada anggaran. Penambahan ini juga berdampak pada koordinasi kebijakan. Alasannya, struktur baru akan memperpanjang urusan birokrasi.

Adapun pelantikan kemarin menjadi pelantikan dan reshuffle kabinet Prabowo keempat selama hampir setahun menjabat.