Top 3 Nasional: Seribuan Kasus Hoaks di Setahun Prabowo-Gibran hingga Dana Mengendap Pemda

BERBAGAI peristiwa politik terjadi di pekan terakhir Oktober 2025. Publik menyoroti temuan organisasi nirlaba perihal kasus hoaks yang beredar selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, ada topik perihal rencana TNI Angkatan Laut menggelar uji tembak kapal selam nirawak. Publik juga menaruh perhatian pada temuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ihwal sejumlah pemerintah daerah yang mengendapkan dananya hingga September tahun ini.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal Nasional Tempo.

1. Mafindo Catat 1.593 Kasus Hoaks Beredar Setahun Terakhir

Masyarakat Antifitnah Indonesia mencatat setidaknya ada 1.593 kasus hoaks atau berita bohong yang terjadi selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasil riset organisasi ini menunjukkan kasus hoaks menyebar tiap bulannya di pelbagai platform digital dengan tingkat intensitas bervariasi.

Mafindo memetakan data hoaks ini berdasarkan tema. Beberapa tema disinformasi ini di antaranya agama, politik, bisnis, kriminalitas, kesehatan, bantuan, lowongan, teknologi, berita duka, insiden, hingga olahraga dan dunia hiburan. 

Tema politik tercatat menjadi tema disinformasi yang menonjol, yaitu sebanyak 773 hoaks atau 48,5 persen dari total hoaks. Lalu disusul dengan tema lowongan sebanyak 171 hoaks atau 10,7 persen, dan bantuan sebanyak 100 hoaks atau 6,3 persen.

Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, Loina Lalolo Krina mengatakan puncak frekuensi hoaks terjadi pada Juli 2025. Total kasus hoaks pada bulan itu sebanyak 180 kasus atau sekitar 11,30 persen dari total hoaks yang diverifikasi. 

"Pada Juli 2025 ada 180 hoaks dan setelah kami sisir lagi lebih mendalam, ternyata banyaknya itu karena ada kasus Israel dan Palestina,” tutur Loina dalam diskusi yang dihelat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Selain itu, lonjakan kasus hoaks terjadi pada November 2024 dan Januari 2025. Pada November tahun lalu, Mafindo mencatat ada 163 hoaks yang diverifikasi atau 10,23 persen dari total. Sementara pada Januari 2025 terdapat 158 hoaks atau 9,92 persen. 

Mafindo mencatat, November 2024 berdekatan dengan masa transisi dan pelantikan kabinet baru, ketika perhatian publik sangat tinggi dan celah untuk misinformasi dan disinformasi meningkat. Sedangkan Januari sering menjadi periode evaluasi awal kinerja pemerintah yang menyebabkan banyak klaim dan narasi tandingan bermunculan di media sosial.

2. TNI AL Bakal Gelar Uji Tembak Kapal Selam Nirawak 

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI AL direncanakan menggelar uji tembak kapal selam nirawak pada pekan keempat Oktober 2025. Kapal selam yang akan dilakukan uji coba merupakan produksi dalam negeri.

Uji coba ini bakal dilakukan di Pangkalan Armada II, Surabaya, Jawa Timur. Menurut Sjafrie, langkah ini tidak hanya menjadi kebanggaan pasukan militer, tapi masyarakat Indonesia keseluruhan.

Sebab, dia menilai belum banyak negara yang memproduksi alat utama sistem pertahanan berupa kapal selam nirawak ini. "Indonesia negara keempat di dunia ini yang produksi kapal selam nirawak dan dikembangkan nasional," ujar mantan Panglima Kodam Jakarta Raya itu, pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Kapal selam otonom tanpa awak pertama kali tampil dalam parade Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 2025. Kapal selam nirawak yang disebut autonomos ini dipamerkan bersamaan dengan barisan alutsista lain milik TNI. Kapal selam buatan dalam negeri itu memiliki identitas nomor lambung KSOT-008 dengan logo PT PAL. 

3. Daftar Pemda dengan Dana Mengendap Terbesar Menurut Purbaya 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berujar ada sejumlah pemerintah daerah yang masih mengendapkan anggarannya di perbankan. Dia mencatat setidaknya terdapat Rp 234 triliun dana yang belum terpakai di sejumlah pemerintah daerah.

Data Kementerian Keuangan ini bersumber dari data Bank Indonesia dan merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025. Purbaya berpesan kepada para pemerintah daerah untuk segera menggunakan dana dari pusat itu.

"Jangan tunggu akhir tahun, gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” kata Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 pada Senin, 20 Oktober 2025.

Provinsi Jakarta tercatat menjadi daerah yang mengendapkan dana tertinggi sebesar Rp 14,68 triliun. Disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan Rp 6,84 triliun, Kota Banjarbaru Rp 5,17 triliun, Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun, dan Provinsi Jawa Barat dengan Rp 4,17 triliun.