Tiga Peringkat Teratas Kementerian Prabowo Berkinerja Baik Versi Indostrategi

LEMBAGA survei Indostrategi merilis survei kinerja kementerian kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam setahun pemerintahan. Survei ini menempatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama pada posisi teratas.

"Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), disusul Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26)," kata Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman dalam keterangan resmi, Sabtu, 18 Oktober 2025.

Survei dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode purposive sampling. Jumlah narasumber 424 orang tersebar di 34 Provinsi.

Penilaian survei dilakukan juga pada sumber-sumber berita, dokumen pemerintah, dan analisis para pengamat/akademisi. Ada sepuluh orang ahli dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang memberikan informasi, pandangan, dan masukan atas data yang telah terkumpul dalam sebuah diskusi kelompok terpumpun.

Survei ini memberi penilaian yang dikategorikan menjadi 3 kinerja yaitu kategori kinerja buruk dengan nilai 0,00 -2,00; kinerja sedang 2,01 - 3,00; dan kiinerja baik 3,01 - 4,00.

Berdasarkan laporan riset yang diumumkan pada 17 Oktober 2025, ada 10 kementerian yang menempati posisi teratas. Tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), dan Kementerian Pertanian (3,21).

Lalu disusul Kementerian Keuangan (3,15), Kementerian Dalam Negeri (3,14), Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).

Masih dari laporan ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Abdul Mu'ti dianggap melakukan sejumlah hal positif. Di antaranya melakukan inovasi pembelajaran deep learning, program redistribusi guru ASN mulai memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan di daerah, dan sistem PPDB/SPMB baru lebih tertib dan minim gejolak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Kemudian pengawasan dan evaluasi mutu pendidikan berjalan lebih objektif dan berbasis data; beban administratif guru berkurang, memungkinkan mereka lebih fokus pada pembelajaran; kepemimpinan menteri dinilai teknokratik dan memahami dunia pendidikan dasar," tulis laporan itu.

Dari sisi negatif, kementerian ini dianggap sering melakukan kebijakan yang berubah seperti PPDB, TKA, evaluasi guru, menimbulkan kebingungan dan ketidakstabilan sistem, program TKA dianggap langkah mundur, implementasi program AI dan koding belum merata, khususnya di luar Jawa, dan kesejahteraan guru masih rendah. 

"Redistribusi guru ASN menimbulkan efek domino bagi guru honorer; kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan masih besar antarwilayah; anggaran pendidikan menurun akibat program prioritas lain (seperti MBG) sehingga program inovatif sulit berkelanjutan," tulis laporan ini. 

Pada posisi kedua, Kementerian Luar Negeri di kepemimpinan Sugiono dianggap positif karena Indonesia menjadi keanggotaan BRICS, stabilitas diplomasi, perlindungan WNI melalui sarana digital. "Sedangkan faktor negatifnya kepemimpinan kurang menonjol dan kurang inisiatif mandiri," ujar dia. 

Posisi ketiga ditempati Kementerian Agama di kepemimpinan Nasaruddin Umar. Dia dianggap memiliki beberapa program positif seperti program pesantren dan ekonomi umat, konsep ekoteologi, dan kurikulum Cinta.

"Faktor negatifnya penyelenggaraan haji buruk, korupsi, masih terjadi intoleransi agama, dan lemahnya kepemimpinan," tulis laporan ini. 

Ali Noer Zaman mengatakan pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian.

"Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen," ujar dia. 

Berikut peringkat 47 Kementerian versi IndoStrategi. 

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 3,35

2. Kementerian Luar Negeri 3,32

3.Kementerian Agama 3,26

4. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 3,22

5. Kementerian Pertanian 3,21

6. Kementerian Keuangan 3,15

7. Kementerian Dalam Negeri 3,14

8. Kementerian Pertahanan 3,13

9. Kementerian Kehutanan 3,08

10. Kementerian Investasi dan Hilirisasi 3,08

11. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3,08

12.Kementerian Perdagangan 3,08

13. Kementerian Kesehatan 3,07

14. Kementerian Sekretarian Negara 3,07

15. Kementerian Pekerjan Umum 3,03

16.Kementerian Perindustrian 3,03

17. Kementerian Pemuda dan Olaharga 3,03

18. Kementerian Perhubungan 3,02

19. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah 3,02

20. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2,98

21. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2,98

22. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2,98

23. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2,98

24. Kementerian Sosial 2,98

25.Kementerian Ketenagakerjaan 2,98

26. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2,98

27. Kementerian Komunikasi dan Digital 2,98

28. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2,97

29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2,96

30. Kementerian Kebudayaan 2,94

31. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2,93

32. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional 2,92

33. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2,92

34. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2,92

35. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2,91

36. Kementerian Pariwisata 2,91

37. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2,90

38. Kementerian Koperasi 2,90

39. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 2,88

40. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2,87

41. Kementerian Hukum 2,86

42. Kementerian Transmigrasi 2,83

40. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2,87

41. Kementerian Hukum 2,86

42. Kementerian Transmigrasi 2,83

43. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 2,81

44.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional2,81

45. Kementerian Hak Asasi Manusia 2,79

46. Kementerian Perumahan Dan Kawan Permukiman 2,77

47. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2,74