Terpopuler Nasional: Ijazah Jokowi hingga Dugaan Keterlibatan Dukcapil dalam Jual Beli Bayi

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet peristiwa nasional dari isu politik hingga pendidikan menjadi perhatian publik pada pertengahan Juli 2025. Ada Dino Patti Djalal yang menyebut mantan presiden Joko Widodo panik karena tudingan ijazah palsu, guru aparatur sipil negara (ASN) bakal ditugaskan ke sekolah swasta mulai November 2025, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan cek dugaan keterlibatan dinas kependudukan dan catatan sipil di kasus perdagangan bayi. Berikut rangkuman berita terpopuler di nasional pada Rabu, 16 Juli 2025:

Dino Patti Djalal: Jokowi Panik karena Tudingan ljazah Palsu

Mantan Menteri Luar Negeri Dino Pati Djalal menyayangkan tindakan mantan presiden Jokowi yang membawa tudingan ijazah palsu ke jalur hukum. Menurut Dino, apapun pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan Jokowi untuk melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke polisi tidak dapat dibenarkan.

"Dalam negara demokrasi dan alam reformasi, hal-hal seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik dan bisnis, rekam jejak dari pemimpin negara adalah sepenuhnya 'fair game' untuk diketahui, dibahas, dikritik publik," kata Dino dalam akun resmi X @dinopattidjalal pada Selasa, 15 Juli 2025. 

Eks juru bicara mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menekankan konsekuensi menjadi pemimpin adalah dikritisi oleh publik sejak sebelum, selama, hingga setelah berkuasa. Menurut dia, Jokowi seharusnya bisa menerima kenyataan tersebut. 

"Mempidanakan Roy Suryo dkk akan dinilai sebagai upaya Jokowi untuk menakut-nakuti masyarakat madani," ucap Dino. "Kriminalisasi ini juga memberikan kesan Jokowi sedang panik dan akan makin menyulut tanda tanya masyarakat," kata dia. Selengkapnya baca di sini.   

Guru ASN Bakal Ditugaskan ke Sekolah Swasta Mulai November 2025

Pemerintah akan mulai mendistribusikan guru aparatur sipil negara atau ASN ke sekolah swasta pada November 2025. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Nomor 82 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis redistribusi guru ASN.

“Redistribusi tidak bisa sembarangan. Ada kriteria guru yang bisa dipindahkan, mekanisme pengajuan dari sekolah, serta validasi oleh tim pertimbangan pemerintah daerah,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Juli 2025.

Distribusi guru ASN, baik PNS maupun PPPK, dilakukan untuk menjawab kebutuhan sekolah swasta yang kehilangan banyak guru akibat seleksi ASN sejak 2021. Data Kemendikdasmen mencatat, sepanjang 2021–2023, lebih dari 110 ribu guru swasta telah diangkat menjadi ASN dan ditempatkan di sekolah negeri.

Sementara itu, tahun ini akan ada 136.162 guru PPPK yang juga akan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. "Itu menjadi pertimbangan penting dalam redistribusi guru ke sekolah swasta," ujar Nunuk. Selengkapnya baca di sini.

Mendagri akan Cek Dugaan Keterlibatan Dukcapil di Kasus Perdagangan Bayi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan belum mengetahui kasus sindikat perdagangan bayi asal Indonesia ke Singapura. "Saya jujur belum tahu mengenai informasi baru ini. Saya akan cek nanti kasusnya seperti apa," kata Tito Karnavian saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 16 Juli 2025. 

Tito mengaku baru pertama kali ia mendengar soal dugaan keterlibatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil dalam kasus tersebut. Menurut mantan Kapolri itu, Kementerian Dalam Negeri tidak membawahi Dukcapil. 

Tito menyebut Dukcapil dibawahi langsung oleh masing-masing kepala daerah, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun kota. Lalu data itu akan tersentralisasi ke Dukcapil Pusat. Ia menilai penyalahgunaan wewenang oleh petugas Dukcapil dimungkinkan terjadi. 

"Bisa saja terjadi kesalahan oknum di tingkat tertentu tadi, yang di daerah, yang di luar kontrol dari Kemendagri," tuturnya. Bila memang ada pelanggaran, Tito berharap para pelaku dapat diberi hukuman yang tegas oleh aparat penegak hukum. Selengkapnya baca di sini.