Syarat bagi Rumah Sakit Asing Bisa Beroperasi di Indonesia

PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia mengizinkan rumah sakit asing dan kampus asing beroperasi di Indonesia. Dia menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa António Costa di Brussel, Belgia, Ahad, 13 Juli 2025.

“Dalam dua tahun terakhir, kami telah membuka banyak sektor untuk partisipasi asing,” kata Prabowo dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengungkapkan alasan Prabowo ingin mengizinkan rumah sakit asing beroperasi di Indonesia. Menurut Menkes, Kepala Negara ingin agar masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap kualitas layanan kesehatan yang bagus dengan harga lebih terjangkau.

Budi menuturkan, menurut Presiden, saat ini banyak orang Indonesia rela mengeluarkan biaya cukup tinggi untuk berobat ke luar negeri demi mendapatkan layanan yang memuaskan. Daripada seperti itu, kata dia, Presiden memiliki ide agar sekalian menghadirkan rumah sakit-rumah sakit tersebut di dalam negeri.

“Jadi, menurut saya sih, bagi masyarakat nanti bisa mendapatkan layanan yang kualitasnya bagus standar internasional di Indonesia,” kata Budi saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Juli 2025.

Meski demikian, Menkes menyebutkan belum ada aturan yang jelas mengenai realisasi rencana ini. Dia menyebutkan pembahasan soal regulasi dan teknis pelaksanaannya pun masih sangat dini. “Masih belum dibahas. Itu kita sedang bahas di levelnya,” ujarnya. 

Dasar Hukum Rumah Sakit Asing Bisa Beroperasi di Indonesia

Diizinkannya rumah sakit asing beroperasi di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Pembukaan cabang rumah sakit asing di Tanah Air sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres ini mengatur antara lain daftar bidang usaha terbuka untuk Penanaman Modal Asing (PMA).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Rumah Sakit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Peraturan ini mengatur antara lain penyelenggaraan rumah sakit dengan investasi asing di KEK.

Pasal 3 Permenkes ini, misalnya, menyatakan rumah sakit asing yang dimaksud boleh berupa cabang dari rumah sakit asing di luar negeri atau hasil kerja sama dengan rumah sakit dalam negeri. Rumah sakit dengan penanaman modal dalam negeri yang bekerja sama dengan rumah sakit asing itu bisa menggunakan nama rumah sakit asing yang menjadi mitra kerja sama.

Adapun Pasal 4 menyebutkan rumah sakit tersebut harus berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dan berkedudukan di Indonesia. Sedangkan Pasal 5 mengatur soal rumah sakit yang didirikan di KEK dapat terdiri atas rumah sakit umum dan/atau rumah sakit khusus.

Tiga Catatan Penting yang Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Sementara itu, pengamat kesehatan sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas YARSI Tjandra Yoga Aditama memberikan tiga catatan penting yang harus jadi perhatian pemerintah. Pertama, kata dia, rumah sakit asing yang beroperasi di Indonesia harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sosial.

Kedua, yang tak kalah penting pemerintah harus memastikan rumah sakit asing tidak hanya melayani kelompok masyarakat tertentu. Jika kenyataannya demikian, pemerintah perlu merancang program serta memberikan dukungan khusus guna memperkuat kapasitas rumah sakit lokal agar mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama kalangan rentan dan berpenghasilan rendah.

Catatan ketiga, Tjandra menekankan pentingnya memperhatikan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit asing. “Mutu pelayanan di cabang RS asing dan juga RS lokal kita harus tetap terjaga, baik dari segi kualitas maupun jumlah SDM yang dibutuhkan,” ujar mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu dalam keterangan tertulis pada Selasa, 15 Juli 2025.

Dede Leni Mardianti, Hendrik Yaputra, dan Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Kontroversi Penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan