Survei IPO Ungkap 14 Persen Publik Tak Puas Kinerja Prabowo, Apa Saja Alasannya?

DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan ada 14 persen masyarakat tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam survei nasional setahun pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming yang dirilis 21 Oktober 2025.

Dedi mengatakan, dari total 14 persen ketidakpuasan terhadap Prabowo, 11 persen responden mengatakan tidak puas dan 3 persen merasa sangat tidak puas.

“Adapun 86 persen masyarakat yang puas dengan rincian 16 persen sangat puas dan 51 persen puas. Adapun 19 persen merasa cukup,” kata Dedi dalam paparan yang diterima Tempo, Selasa 21 Oktober 2025.

Dedi mengatakan, dari total 14 persen angka ketidakpuasan publik terhadap Prabowo, ada beberapa alasan dominan yang berkontribusi pada persepsi ini. Alasan tertinggi atau 22,8 persen merasa tidak puas karena kondisi ekonomi yang semakin sulit. Alasan kedua atau 17,5 persen mengatakan harga sembako yang semakin mahal. Sedangkan alasan tertinggi ketiga adalah terjadi banyak korupsi atau 16,8 persen. 

15 responden yang tidak phas juga menilai banyak menteri yang tidak bagus mengisi Kabinet Merah Putih. Alasan kelima, 9,1 persen menilai minim lapangan pekerjaan. Keenam atau 6,7 persen responden tak puas mengatakan Prabowo salah memilih wakil presiden. Ketujuh, 1,5 persen responden tak puas menyebut Prabowo masih mengikuti cara kerja mantan Presiden Joko Widodo. 

Kedelapan dan kesembilan, sebanyak 1,2 persen responden tak puas menyebut banyak program bermasalah dan tidak banyak perubahan dalam pemerintahan Prabowo. Adapun tiga alasan terakhir adalah kesejahteraan rakyat terhambat, hanya mementingkan kelompoknya, dan dekat dengan ormas anarkis. Ketiganya masing-masing menyumbang 1 persen responden. 

Adapun 5,2 persen menyebut tak puas dengan kinerja Prabowo karena alasan lain. 

Indonesia Political Opinion menyelenggarakan Survei Nasional Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Survei ini menyoroti persepsi publik atas sejumlah aspek utama, antara lain kesejahteraan, keamanan, politik, serta kualitas kepemimpinan Presiden dan para anggota kabinet.

Survei IPO dilaksanakan pada 9–17 Oktober 2025 dengan menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling (SMRS). IPO menetapkan Primary Sampling Unit (PSU) pada sejumlah kelurahan/desa di seluruh Indonesia yang dipilih secara proporsional. Dari setiap kelurahan/desa, dipilih secara acak lima Rukun Tetangga (RT), lalu dua keluarga dari masing-masing RT, dan satu responden dari setiap keluarga. 

Responden dipilih secara acak menggunakan random kish grid paper, dengan komposisi laki-laki dan perempuan seimbang (50:50), serta memenuhi kriteria usia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Metode ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah Indonesia, dengan margin of error ±2,90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

“Seluruh tahapan pengambilan sampel dilakukan secara obyektif untuk memastikan hasil survei mencerminkan suara publik secara representatif,” kata Dedi Kurnia.