Sekjen DPR Klaim Situs Web Parlemen Sering Diserang Hacker

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar mengklaim situs resmi parlemen seringkali mengalami serangan dari hacker atau peretas. Dia menyampaikan ini lantaran laman DPR berulang kali berhenti beroperasi sehingga publik tidak bisa mengakses berbagai dokumen legislasi.

“Sangat sering, ratusan kali, bahkan ribuan kali website DPR itu selalu ada upaya penyerangan-penyerangan, di-hack, itu banyak sekali,” kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 17 Juli 2025.

Ketika laman parlemen menerima serangan, maka pilihan satu-satunya adalah mematikan server atau sistem. “Kalau tidak dimatikan, kalau serangan berhasil masuk ke dalam, itu akan merusak semua sistem kami,” ujar Indra.

Menurut dia, sebelum mematikan server pun DPR sudah berkonsultasi dengan berbagai lembaga yang dinilai kompeten. “Biasanya mereka yang merekomendasikan ini, tolong Sekretariat Jenderal, ini di-shut down dulu karena serangannya terlalu banyak,” kata dia.

Ia tak menampik bahwa laman resmi DPR beberapa kali tak bisa diakses oleh publik. “Kami memang harus mengambil tindakan untuk mematikan karena banyak sekali hacker-hacker itu yang mencoba masuk dan menerobos sistem yang ada di kami,” tutur Indra.

Sebelumnya, situs DPR sempat tidak bisa diakses pada Rabu malam, 16 Juli 2025. Sistem yang tidak bisa diakses itu dinilai berpotensi membuat publik kesulitan mengakses sejumlah dokumen atau draf terkait dengan proses legislasi.

Sebuah media massa bahkan sempat memberitakan bahwa draf rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas oleh parlemen dan pemerintah tidak ditemukan di laman tersebut.

Menanggapi itu, Ketua Komisi Hukum DPR Habiburokhman menyatakan semua dokumen penyusunan dan pembahasan revisi KUHAP terbuka untuk publik. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan RUU KUHAP tersedia di laman resmi parlemen.

“Saya tegaskan lagi semua dokumen terkait KUHAP sudah di-upload dan tidak hilang ya sampai saat ini,” ucap Habiburokhman pada Kamis, 17 Juli 2025. 

Menurut dia, parlemen sudah mengunggah semua dokumen revisi KUHAP. Mulai dari draf, daftar inventarisasi masalah (DIM), dokumen hasil rapat panitia kerja (panja), dokumen hasil perumusan tim perumus dan tim sinkronisasi, hingga dokumen hasil rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum.

“Tidak tepat kalau dokumen itu dikatakan sempat hilang dan lain sebagainya,” kata dia. “Ini penting, karena nanti pasti DPR dikatakan tidak transparan dan lain sebagainya, padahal soal skill saja.”

Ia mengklaim bahwa parlemen sudah terbuka menyampaikan informasi kepada publik. “Saya pikir, bukan bermaksud menyombongkan diri, DPR saat ini adalah salah satu institusi yang paling transparan,” ujar Habiburokhman.

Rapat-rapat soal revisi KUHAP, dia menyebut, sudah disiarkan untuk publik. “Jangankan hasil rapat, kami bisik-bisik kanan kiri dengan teman saja terdengar, jadi enggak ada yang disembunyikan,” kata dia.