Sederet Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Banjir Sumatera Sebagai Bencana Nasional

5 days ago 8

KOALISI masyarakat sipil Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status darurat bencana nasional di Pulau Sumatera. Tiga provinsi di wilayah Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat luluh lantak akibat diterjang banjir dan tanah longsor sejak 25 November 2025.

Tragedi ini melumpuhkan infrastruktur strategis dan menelan korban hingga ratusan jiwa. Desakan lain juga disuarakan anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania. Legislator fraksi Partai NasDem ini mengatakan penetapan status darurat bencana nasional di Sumatera penting dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah korban jiwa hingga melumpuhkan infrastruktur strategis di tiga provinsi tersebut.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

"Empati saja tidak cukup. Pemerintah harus segera bertindak dengan kewenangan tertinggi untuk menetapkan status darurat bencana nasional," kata Dini dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 November 2025.

Penetapan status darurat bencana nasional akan memberikan legitimasi politik kepada presiden guna melakukan audit lingkungan, moratorium izin, hingga penegakan hukum terhadap figur-figur yang ditengarai menjadi perusak kawasan hingga muncul bencana hidrometeorologi ini.

Selain itu, Dini menilai karakter bencana yang dipicu Siklon Tropis Senyar juga bersifat lintas wilayah, sehingga memerlukan komando tunggal dari pemerintah pusat. Apalagi, kata dia, kerusakan infrastruktur strategis seperti jalur lintas Sumatera yang berdampak pada mobilitas logistik nasional dan pemulihan ekonomi juga membutuhkan intervensi APBN.

Namun, hingga saat ini pemerintah pusat belum menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional. Berikut sederet alasan belum ditetapkannya bencana Sumatera sebagai bencana nasional.

Bencana Masih Setingkat Daerah

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengungkap alasan pemerintah belum menetapkan bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional. Menurut Suharyanto, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat masih masuk kategori bencana daerah tingkat provinsi.

Ia menjelaskan, sejauh ini hanya ada dua peristiwa yang ditetapkan sebagai bencana nasional yakni pandemi Covid-19 dan tsunami Aceh 2024. "Cuma dua itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak terjadi bencana gempa Palu, gempa NTB kemudian gempa Cianjur (bukan bencana nasional)," ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube resmi BNPB, pada Jumat, 28 November 2025.

Belum Memenuhi Ambang Batas Skala Korban

Suharyanto mengatakan, penetapan status bencana nasional juga melalui pelbagai pertimbangan, salah satunya dari skala korban. Sementara situasi bencana di Sumatera saat ini, menurut dia, belum mencapai ambang penetapan status bencana nasional.

Adapun jumlah korban jiwa di ketiga provinsi jiwa per 30 November tercatat sebanyak 442 orang. Sementara jumlah orang hilang saat ini dicatat sebanyak 402 jiwa. BNPB menyatakan korban paling banyak berada di Sumatera Utara dengan 217 orang tewas dan 209 hilang.

Sementara di Sumatera Barat, setidaknya 129 orang dilaporkan tewas sementara 118 lainnya masih dalam pencarian. Adapun di Aceh, BNPB mencatat jumlah korban tewas hingga 96 orang dan 75 lainnya hilang.

Kondisi di Tiga Wilayah Terdampak Tidak Begitu Mencekam

Suharyanto mengklaim kondisi di lapangan tidak semencekam sebagaimana yang tersebar di media sosial. Ia mengklaim kondisi sebetulnya sudah mulai pulih dan kondusif. Menurut dia, informasi yang beredar media sosial menimbulkan kesan krisis dan bencana menegangkan.

Ia menilai kesan mencekam itu muncul karena warga terisolasi dari jaringan komunikasi. “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial,” ucap Suharyanto.

Namun ia memastikan bahwa situasi di banyak wilayah sudah lebih terkendali ketika hujan sudah berhenti. “Sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah,” ujar dia. Sementara wilayah lain, ia melanjutkan, mulai membaik.

Pilihan Editor: Mengapa Banjir Besar Sumatera Belum Menjadi Darurat Nasional