Satu Tahun Prabowo-Gibran: Momen Evaluasi dan Reshuffle Kabinet

DIREKTUR Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi dan mereshuffle kabinet. Pemerintahan Prabowo Subianto telah genap satu tahun. Selama periode tersebut, sejumlah capaian telah dilakukan, namun masih banyak target yang jauh dari harapan. 

"Karena itu, inilah momentum bagi Prabowo untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih," kata Pangi pada Selasa 21 Oktober 2025. 

Pangi menjelaskan, para menteri di kabinet bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat. Faktanya, menurut dia, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi. "Presiden sendiri sudah memberikan sinyal tegas. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan tidak akan ragu untuk mereshuffle menteri “nakal” yang sudah tiga kali diingatkan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memperingatkan menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk tidak nakal. Dia mengancam bakal mereshuffle kabinet bila menteri tidak menjalankan perintahnya. 

"Kalau ada satu-dua nakal saya peringati. Satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan. Tiga kali apa boleh buat reshuffle harus diganti," kata Prabowo dalam pengukuhan mahasiswa baru serta wisuda sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Bandung, Bandung pada Sabtu, 18 Oktober 2025 dipantau via YouTube UKRI TV.

Kepala Negara mengatakan berani melakukan reshuffle demi bangsa dan rakyat. Tidak boleh ada rasa kasihan kepada menteri karena rakyat yang menderita. "Demi negara bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan, yang kasihan rakyat Indonesia," kata dia. 

Pangi mengatakan Presiden Prabowo harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat. "Menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot. Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata," kata dia. 

Pangi menilai, program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji, tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah. "Program ini adalah “janji super premium” presiden kepada rakyat, dan menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya," sebutnya. 

Pangi mengatakan menteri harus loyal kepada presiden dan rakyat, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok. Dia menegaskan, reshuffle harus dilakukan secara objektif, bukan karena kedekatan atau power sharing. Jabatan menteri, kata dia, terlalu strategis untuk dijadikan alat politik. 

Pilihan Editor: