Renovasi Al Khoziny Pakai APBN, Menteri Agama: Apa Salah Kalau Pemerintah Membantu

MENTERI Agama Nasaruddin Umar menanggapi pro dan kontra perihal rencana pemerintah merenovasi Pondok Pesantren Al Khoziny di Jawa Timur menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai, bantuan pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang terdampak musibah bukan hal yang keliru.

“Apakah salah kalau pemerintah membantu? Saya kira nanti ada penyesuaian-penyesuaian,” kata Nasaruddin seusai konferensi pers Satu Tahun Kemenag Mengawal Asta Cita Presiden di Jakarta Pusat, Selasa, 21 Oktober 2025.

Menurut Nasaruddin, pesantren berperan secara historis dan kultural dalam membangun peradaban bangsa. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan aktivitas pendidikan di pesantren tetap berjalan.

“Santri itu kan juga manusia. Apalagi pesantren itu 300 tahun lamanya mengabdikan diri untuk menciptakan keadaban Indonesia. Tiba-tiba ada 1.200 orang, bangunannya rusak. Mereka mau belajar di mana? Sementara nenek moyangnya yang ikut menjadikan negeri ini,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadhewa menyatakan kesanggupan menggunakan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny, yang ambruk pada 29 September 2025 dan menewaskan 63 orang. Namun, Purbaya menegaskan keputusan akhir ada di tangan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

Muhaimin lebih dulu menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut. Ia menilai pembangunan ulang pesantren yang telah berdiri selama 125 tahun itu mendesak dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan. “Ponpes Al Khoziny ini layak dibantu dengan APBN karena kalau jumlah santrinya 1.900 orang mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda?” kata Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, pada 14 Oktober 2025.

Meski demikian, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah menunda rencana tersebut dan terlebih dulu menelusuri penyebab runtuhnya bangunan pesantren yang menelan banyak korban jiwa itu. Mereka mendesak pemerintah agar memastikan tidak ada unsur kelalaian sebelum proyek renovasi dijalankan.

Cak Imin menolak usulan tersebut. Ia menilai, proses investigasi penyebab ambruknya Ponpes Al Khoziny adalah persoalan lain. Proses hukum itu bisa terus berjalan sembari pembangunan ulang tetap berlanjut. Langkah yang ditempuh pemerintah, kata dia, adalah upaya negara melindungi para santri yang kehilangan tempat belajar. “Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar,” ujar dia.