Rapat dengan Raja Juli, Anggota DPR Singgung Menteri Filipina yang Mundur karena Banjir

ANGGOTA Komisi IV DPR, Rahmat Saleh, mengungkit pejabat negara di Filipina yang mengundurkan diri berkaitan dengan bencana banjir. Sindiran itu disampaikan Rahmat dalam rapat kerja antara Komisi IV dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membahas bencana ekologis banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera.

Adapun dua menteri di bawah kepemimpinan Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr mengundurkan diri terkait dengan penyelidikan yang tengah berlangsung mengenai dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek infrastruktur pengendali banjir.

“Saya pernah membaca, ya, tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya tapi gentlemen, dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu,” ujar Rahmat di ruang rapat, Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 4 Desember 2025.

Politikus PKS ini menilai tidak ada salahnya juga seorang menteri pamit dari kursi pemerintahan. Apalagi jika mereka tidak sanggup menangani bencana. “Itu adalah tugas yang mulia, menurut saya,” ujar Rahmat.

Dalam rapat kerja ini, Rahmat Saleh juga menyentil Raja Juli yang menyebut bahwa deforestasi di tiga provinsi terdampak bencana ekologis, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengalami penurunan dari tahun ke tahun. “Dan pesan yang kami tangkap (setelah klaim penurunan) itu menguatkan bahwa Kementerian Kehutanan dalam hal ini masih menganggap bahwa penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau masalah pembalakan hutan,” ujar Rahmat.

Adapun bencana ekologis banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera terjadi pada November 2025 lalu. Hingga kini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum juga pulih.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban meninggal akibat bencana bencana di tiga provinsi itu mencapai 776 jiwa per Kamis pagi, 4 Desember 2025. Jumlah korban itu berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia milik BNPB yang diakses pukul 6.48 WIB.

Dalam laporan itu pula, sebanyak 564 jiwa dinyatakan hilang dan 2,6 ribu jiwa luka-luka. BNPB merincikan, di Provinsi Aceh jumlah korban meninggal berjumlah 277 jiwa, sementara 193 orang masih dinyatakan hilang. Di Sumatera Utara, 299 orang telah ditemukan meninggal dan 159 orang masih hilang. Adapun di Sumatera Barat, tercatat 200 orang tewas dan 212 orang belum ditemukan.

Sebanyak 51 kabupaten/kota di Pulau Sumatera terdampak bencana ekologis ini. Setidaknya 10,4 ribu rumah dilaporkan rusak. Sejumlah 354 fasilitas umum, 9 fasilitas kesehatan, 213 fasilitas pendidikan, 132 rumah ibadah, 100 gedung atau kantor, hingga 295 jembatan juga rusak akibat banjir dan longsor.