Puan: DPR Awasi Pemulihan Dampak Banjir dan Longsor di Sumatera Utara

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Puan mendorong pemerintah agar segera menyalurkan bantuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di pengungsian.

“Setiap kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi perhatian pemerintah. Pemberian bantuan logistik jangan sampai terlambat, dan area tempat pengungsian harus dipastikan kenyamanannya,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis, 27 November 2025.

Tidak hanya bantuan materiil, Puan mengingatkan agar pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lain untuk menyiapkan layanan penyembuhan trauma bagi warga setempat. "Bencana alam tidak pernah mudah untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang kehilangan,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Dalam penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera Utara, Puan mewanti-wanti para pemangku kepentingan untuk mengesampingkan ego sektoral. Dia menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam upaya penanganan bencana yang masih memerlukan evakuasi bagi warga.

Menurut dia, peristiwa ini telah menghentikan aktivitas masyarakat di daerah yang terdampak banjir dan longsor. Dia lantas mendorong pemerintah untuk merekonstruksi jalan nasional dan jembatan yang rusak berat dengan sistem yang lebih baik agar tahan bencana.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan itu menegaskan, bahwa tanggung jawab negara pasca-bencana tidak hanya menyediakan bantuan darurat, tetapi juga memulihkan infrastruktur vital yang menopang kegiatan sehari-hari masyarakat.

"Jalan dan jembatan nasional yang rusak harus diprioritaskan karena mereka memfasilitasi akses pendidikan anak-anak yang tertunda belajar dan menjaga aktivitas perekonomian daerah,” kata dia.

Dia menyarankan supaya pemerintah juga merelokasi sekolah sementara waktu agar proses pembela tetap berjalan. Di samping itu,  Puan juga meminta pemerintah menyediakan pemulihan akses ke pasar bagi petani dan pemilik usaha mikro kecil dan menengah.

Puan memastikan DPR akan mengawasi realisasi pemerintah dalam memulihkan pembangunan infrastruktur dan memastikan semua masyarakat mendapatkan haknya. “DPR akan mengawal setiap meter jalan, setiap anak kembali ke sekolah, setiap petani bisa angkut lagi hasil panen," ujar Puan.

Sejumlah daerah di Sumatera Utara mengalami banjir dan longsor akibat curah hujan sejak Sabtu pekan lalu hingga Selasa malam, 25 November 2025. Tingginya curah hujan menyebabkan sungai di Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Tapanuli Selatan atau Tapsel meluap yang menyebabkan banjir bandang. Di Kecamatan Tukka, Tapteng, ratusan warga terdampak banjir bandang terpaksa mengungsi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara Tuahta Ramajaya Saragih mengatakan, tujuh kabupaten dan kota di Sumatera Utara terkena bencana banjir dan longsor. "Hingga malam ini BPBD mendata ada empat warga Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapteng, meninggal akibat tertimbun material longsor," ujar Tuahta pada Selasa malam, 25 November 2025. 

Banjir bandang juga terjadi di Huta Godang, Batangtoru, Tapanuli Selatan (Tapsel). Namun, kata Tuahta, belum ada laporan korban jiwa dari Huta Godang, Tapsel. Masih di Tapsel, jalan penghubung antara Tapsel dan Kabupaten Mandailing Natal di Desa Rianite, Angkola Sangkunur, terputus akibat longsor yang dipicu curah hujan sejak Ahad lalu.