Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis di Depok Telan APBD Rp 9 Miliar

WALI Kota Depok Supian Suri mengatakan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) 2025 menghabiskan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) hingga Rp 9 miliar. Program RSSG mulai digulirkan pada tahun ajaran 2025/2026 untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (Mts) swasta di Depok. "Kebijakan ini diberlakukan untuk menjawab keterbatasan sekolah negeri di Kota Depok," kata Supian di Balai Kota Depok, Kamis, 30 Oktober 2025.

Supian memahami untuk mengeyam pendidikan di swasta membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga alasan biaya menjadi memicu anak putus sekolah. "Alhamdulillah mulai tahun 2025 ini, tahun ajaran ini kita sudah menyiapkan sekolah swasta gratis ya," tutur dia.

Untuk Program RSSG ini, lanjut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok ini, pemerintah telah bekerja sama dengan 49 sekolah swasta. Artinya, kata dia, sudah disepakati dengan pemerintah daerah dalam segi pembiayaan, rinciannya 32 SMP swasta. "Sisanya adalah madrasah tsanawiyah swasta yang berkenan menjadi bagian sekolah swasta gratis," terang Supian.

Jadi, lanjut Supian, sekolah swasta yang telah bekerja sama menggratiskan biaya pendidikan siswanya dan dibayar oleh Pemerintah Kota Depok. "Sekolah swasta yang bekerja sama dengan kami tidak menagih biaya kepada muridnya yang sekolah di sana. Tetapi ditagihkan ke Pemerintah Kota Depok," ujar Supian.

Tak tanggung-tanggung, guna menyukseskan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis ini, pemerintah telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 9 miliar. Supian merinci, anggaran program tersebut untuk per siswa Rp 3 juta untuk setahun, dan sudah ada 3.000 anak yang masuk sekolah swasta gratis di Depok. "Jadi tahun ini kami sudah menggunakan kurang lebih Rp 9 miliar anggaran untuk anak-anak bisa bersekolah," papar Supian. "Jadi enggak ada alasan lagi yang enggak punya duit anaknya enggak bisa sekolah." 

Supian menilai kebijakan tersebut efektif menyiasati keterbatasan sekolah negeri di Depok. Ia pun memastikan program tersebut pun tetap berkualitas, sebab pemerintah sudah bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta untuk pengawalan.