Presiden Setujui Pengalihan Penggunaan Rumah Dinas DPR di Kalibata

TEMPO.CO, Jakarta -- Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui puluhan rumah dinas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dipakai untuk hunian menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Rumah dinas tersebut semula dipakai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Sudah disepakati dan mendapatkan arahan Presiden," ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR pada Kamis, 17 Juli 2025.

Kawasan rumah dinas DPR itu memiliki dua blok, yaitu Blok A-E dan Blok F. Seluruh blok itu, ujar dia, merupakan aset pemerintah. Lahan di Blok A-E merupakan milik Kementerian Keuangan, sedangkan bangunannya aset Kementerian Sekretaris Negara. Kemudian Blok F, baik lahan dan bangunannya merupakan aset milik Kementerian Sekretaris Negara.

Juri menjelaskan, bangunan rumah di Blok A-E akan diberikan kepada menteri dan wakil menteri yang belum mendapatkan fasilitas rumah dinas. Menurut dia, jumlahnya sudah cukup untuk ditempati para pejabat di kabinet pemerintahan. Saat ini, kata dia, teknis pemanfaatan dan pembagiannya masih dirumuskan oleh jajarannya. "Nanti tinggal mekanismenya, apakah empat rumah satu menteri, sedang dikerjakan," ucapnya.

Sedangkan untuk pemanfaatan bangunan di Blok F, Juri menyebutkan, rumah dinas DPR itu akan disulap menjadi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. "Jadi ini untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah," katanya. 

Juri belum menjelaskan secara detail ihwal jumlah menteri dan wakil menteri yang akan diberikan fasilitas hunian di Kalibata tersebut. Pesan yang ditujukan ke nomor WhatsApp-nya belum dibalas.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memastikan sudah tidak ada lagi anggota DPR yang menempati rumah dinas di Kalibata tersebut. "Termasuk biaya pemeliharaan pun sudah dihentikan," ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 18 Juli 2025. Seluruh anggota dewan periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, legislator memperoleh uang tunjangan perumahan.