Pemerintah Optimistis RUU Penyesuaian Pidana Rampung pada Masa Sidang Ini

WAKIL Menteri Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej yakin pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana akan rampung dilakukan DPR dan pemerintah pada masa sidang tahun ini. Menurut dia, pembahasan RUU Penyesuaian Pidana kemungkinan besar tak akan memakan waktu lama.

Alasannya, bahasan dan isi pasalnya berjumlah tak terlalu banyak. "Ada 3 bab dengan isi 35 pasal," kata Eddy Hiariej di Kompleks DPR pada Kamis, 20 November 2025.

Bab yang dimaksudkan, dia menjelaskan, pertama terkait Penyesuaian Pidana antara Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkelindan dengan ketentuan pidana. Kedua, penyesuaian peraturan daerah dengan KUHP nasional. "Untuk Bab ketiga, di KUHP itu kan ada beberapa typo. Nah, itu yang akan kami perbaiki," ujar Eddy Hiariej.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan komisinya mengagendakan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana usai mengesahkan revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada sidang paripurna, Selasa, 18 November 2025. Dia menuturkan, pembahasan RUU Penyesuaian Pidana akan mulai dilakukan pada pekan depan. "Diharapkan rampung di sisa masa persidangan ini, sebelum memasuki masa reses," ujar politikus Partai Gerindra itu, Rabu, 19 November 2025.

Sebelumnya, Eddy Hiariej mengatakan, RUU Penyesuaian Pidana mesti dilakukan untuk mengejar pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru pada Januari mendatang. "RUU Penyesuaian Pidana ini perintah dari Pasal 613 KUHP nasional," kata dia.

Dia menuturkan, ketentuan Pasal 613 KUHP nasional memerintahkan agar pembuat UU, yakni DPR dan pemerintah untuk melalukan penyesuaian regulasi antara UU di luar KUHP, termasuk peraturan daerah. Dia melanjutkan, pembahasan RUU Penyesuaian Pidana harus rampung pada masa sidang kali ini. Apalagi, kata Hiariej, pasal yang dibahas tak terlalu banyak. "Pokoknya harus selesai (masa sidang ini). Kalau tidak, maka KUHP baru tidak bisa dilaksanakan," ujar Eddy Hiariej.