Pemerintah Hentikan Sementara Barcode BBM Subsidi di Daerah Banjir Sumatera

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan menghentikan sementara kebijakan barcode pembelian BBM bersubsidi untuk daerah terdampak banjir Sumatera.

“Saya memutuskan untuk barcode sementara, untuk menghindari penumpukan dan antrean, kita tiadakan di daerah-daerah bencana,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, 4 Desember 2025.

Bahlil mengatakan stok BBM sudah tersedia cukup untuk delapan hari ke depan. Namun ia menyebut memang masih ada beberapa daerah yang jalannya terputus sehingga menyulitkan distribusi BBM. 

“Karena itu, kita sebagian ada pakai genset, kita sebagian ada pakai tangki, dan terus dilakukan. Tapi kalau di Tapanuli Tengah sendiri, sebagian pompa bensin sudah beroperasi 24 jam,” ujar Bahlil. 

Bahlil mendapat kabar dari Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, BBM untuk Tapanuli Tengah sudah normal 60 persennya.  

Untuk LPG, Bahlil mengatakan distribusi sudah mulai berjalan meski belum maksimal. Sebelumnya stok untuk Tapanuli Tengah, Nias, dan Sibolga diambil dari Dumai. Sekarang stok LPG akan diambil dari Sumatera Barat.   

“Jadi Sumbar sekarang menjadi hub supaya semuanya bisa terdistribusi. Inshaallah kalau cuacanya baik, Jumat-Sabtu semua sudah bisa lebih membaik,” ujarnya. 

Sebelumnya, Bahlil mengatakan PT Pertamina Patra Niaga menambah 17 unit mobil tangki berkapasitas 16 kiloliter untuk mempercepat distribusi ke wilayah terdampak. Beberapa wilayah masih sulit dijangkau karena jalan terputus, terutama di jalur Padang Panjang–Sicincin yang menjadi rute utama suplai BBM.

Meski begitu, kata Bahlil, distribusi tetap dilakukan melalui rute alternatif dengan waktu tempuh lebih lama, sekitar lima hingga enam jam. Untuk wilayah Pasaman, yang sempat terisolasi akibat longsor, Pertamina telah menyalurkan 8 kiloliter BBM pada Senin dan 16 kiloliter pada Selasa, 2 Desember 202.

Bahlil melanjutkan, Pertamina juga menyalurkan BBM tambahan untuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna mendukung operasional alat berat dan transportasi penanganan bencana.