PDIP Sambut Baik Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyambut baik pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama pada momentum Hari Santri Nasional 2025.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pembentukan Ditjen Pesantren senafas dengan prinsip Soekarno yang menyatakan Islam harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan. "PDIP akan turut memperkuat dari sisi narasi patriotismenya sebagai bagian dedikasi terhadap agama," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Pembentukan Ditjen Pesantren, menurut Hasto, merupakan suatu hal yang patut didukung, mengingat pentingnya peran santri, baik saat ini maupun saat era mempertahankan kemerdekaan.

Karenanya, Hasto mengatakan, PDIP juga akan turut mendorong pemerintah untuk membangun kesadaran dan perhatian terhadap pondok pesantren agar lembaga pendidikan ini mampu membangun kepemimpinan dan menjadi motor kemajuan di masa mendatang. "Hubbul wathon minal iman (cinta tanah air adalah sebagaian daei iman)itu yang akan kami dorong," ujar Hasto.

Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren. Persetujuan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025.

Dalam surat ini, Presiden memerintahkan Kementerian Agama segera membentuk Ditjen Pesantren sebagai perangkat pemerintah yang bertugas mengkonsolidasikan pesantren secara nasional.

Menurut Nasaruddin, selama ini banyak pesantren yang belum terdata dan terjangkau bantuan pemerintah. "Dengan adanya direktorat jenderal, hal-hal tersebut bisa tertangani dengan lebih baik karena ada perangkat kerja yang lebih luas dan sistem yang lebih terkoordinasi," ujar Nasaruddin melalui keterangan resmi, Rabu.

Pembentukan Ditjen Pesantren akan menggantikan struktur lama di bawah Ditjen Pendidikan Islam yang selama ini hanya menangani urusan pendidikan pesantren. "Ini nanti akan menggantikan Dirjen haji yang sudah pindah ke tempat sendiri," ujar Nasaruddin.

Sebetulnya, usulan pembentukan Ditjen Pesantren telah bergulir sejak 2019 atau saat Lukman Hakim Saifuddin masih menjabat sebagai Menteri Agama. Namun, implementasi usul tersebut mandek hingga 2021. Kementerian Agama di bawah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas lantas kembali mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pada 2021 dan 2023.