PBNU Kubu Yahya Staquf Ingin Muktamar Digelar Sesuai Jadwal Pada 2027

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU kubu Yahya Cholil Staquf menolak usulan mempercepat muktamar sebagai solusi menyelesaikan perselisihan kepengurusan. Sekretaris Jenderal PBNU Amin Said Husni mengatakan jajaran tanfidziyah, pendukung Yahya Cholil Staquf, bersepakat muktamar tetap digelar sesuai jadwal yakni Januari 2027.

Menurut Amin, tanpa dipercepat, jadwal muktamar memang sudah dekat. Ia menilai waktu satu tahun tidak akan terasa jika digunakan untuk persiapan. "Satu tahun itu enggak lama," kata dia saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, pada Selasa, 2 Desember 2025.

Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi di NU dan menjadi satu-satunya forum resmi pergantian pucuk kepemimpinan organisasi. Forum ini diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Muktamar terakhir kali digelar pada Desember 2021.

Amin menuturkan pihaknya tetap berpegang teguh mengajukan islah atau rekonsiliasi sebagai solusi atas perselisihan yang terjadi di tubuh PBNU.

Sekretaris Jenderal yang baru diangkat pada pekan lalu itu berharap jajaran Syuriyah setuju dengan usulan tersebut. "Kami ingin kegaduhan ini semua menyatu kembali dan menyiapkan mutamar dengan sebaik-baiknya."

Di sisi berlawanan, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar sebelumnya menyatakan akan segera menggelar rapat pleno atau muktamar dalam waktu dekat. Ia mengklaim muktamar digelar untuk memastikan roda organisasi berjalan normal setelah pemecatan Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum PBNU. 

“Kami ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” ujar Miftachul melalui keterangan tertulis, Sabtu, 29 November 2025.

Adapun Syuriyah--lembaga pengarah dan pengawas organisasi PBNU —sebelumnya sudah lebih dulu mengeluarkan surat pemecatan terhadap Yahya. Pemecatan itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025. Surat itu menyatakan bahwa per 26 November 2025, Yahya tidak lagi berstatus Ketua Umum PBNU. Selanjutnya Miftachul akan mengambil alih kepemimpinan PBNU untuk sementara waktu. 

Namun Yahya menolak keputusan tersebut. Ia menilai surat edaran pemberhentian itu tidak memenuhi syarat administrasi organisasi. Ia menyebut dirinya hanya bisa diberhentikan melalui forum resmi yakni muktamar. Namun ia menolak forum tersebut dipercepat. Karena itu, konflik internal PBNU ini masih berlanjut hingga kini.