Pakar HTN Sebut Putusan MK Otomatis Batalkan SK Pengangkatan Polisi di Jabatan Sipil

DOSEN Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK secara otomatis membatalkan pengangkatan polisi aktif di jabatan sipil. “Sifat putusan MK itu kan erga omnes. Artinya berlaku serta merta saat diucapkan. Jadi kalau putusan MK itu sudah diucapkan, itu artinya sudah ada harus koreksi administratif. Polisi yang menempati jabatan sipil ditarik,” kata Herdiansyah kepada Tempo, Kamis, 20 November 2025.

Sementara itu, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, mengatakan putusan MK tidak membatalkan keputusan pengangkatan polisi aktif di jabatan sipil yang ada. Namun sejak putusan MK dibacakan, status mereka sudah inkonstitusional di jabatan sipil. 

“Sehingga penyesuaian yang harus dilakukan adalah pensiun dari Polri atau mundur dari Polri kalau mau mempertahankan jabatan sipil. Atau sebaliknya mundur dari jabatan sipil kalau mau mempertahankan anggota Polri,” kata Yance. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Lewat Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan polisi yang ingin menduduki jabatan sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu dari kepolisian.

Putusan ini merupakan uji materil terhadap Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian. "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, pada Kamis 13 November 2025.