Menteri Dalam Negeri: Pemerintah Masih Kaji Pemisahan Pemilu

TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemerintah akan melakukan kajian sebelum mengambil tindak lanjut atas putusan MK tersebut. "Kami harus mengkaji, kan, masih ada waktu," ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 16 Juli 2025.

Dalam menelaah dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Tito menjelaskan, kementerian dan lembaga yang terkait akan terlibat. Ia menyebut di antaranya Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Hukum, hingga Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 

Di lain sisi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan lokal menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. Dia menuturkan semua fraksi partai politik di DPR mempunyai sikap yang sama bahwa pemilu seharusnya dihelat lima tahun sekali, bila mengacu pada konstitusi.

“Jadi apa yang sudah dilakukan oleh MK, menurut undang-undang, itu menyalahi Undang-Undang Dasar,” kata Puan seusai sidang paripurna di DPR pada Selasa, 15 Juli 2025. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan semua fraksi partai politik akan menyikapi putusan MK itu sesuai dengan kewenangan mereka.