MBG Disorot di Setahun Prabowo-Gibran, Kepala BGN: Pemacu Semangat Jadi Lebih Baik

PROGRAM makan bergizi gratis atau MBG menjadi sorotan masyarakat sipil dalam evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program hasil janji kampanye Prabowo ini mulai berjalan pada awal 2025.

Salah satu organisasi masyarakat sipil yang menyoroti program prioritas ini ialah Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai tata kelola program ini masih amburadul dari hulu ke hilir.

Salah satu yang ia soroti ihwal ketiadaan dasar hukum bagi pemerintah menjalankan program prioritas ini. "Sudah menghabiskan dana triliunan, tapi tidak punya dasar hukum. Ini program terkesan asal-asalan," kata Ubaid dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 19 Oktober 2025.

Apalagi, ujar dia, laporan korban keracunan diduga usai menyantap makan siang gratis mengalami peningkatan. JPPI mencatat, pada 13 hingga 19 Oktober ini, sudah ada 1.602 anak yang keracunan makanan menu MBG. "Jika ditotal, jumlah korban per 19 Oktober 2025 mencapai 13.168 anak," katanya.

Ubaid menyerukan agar pemerintah segera menghentikan sementara penyaluran makan bergizi gratis. Setidaknya sampai ada aturan yang jelas dan seluruh wilayah maupun SPPG telah memenuhi standar keamanan pangan. "Utamakan keselamatan anak, jangan hanya kejar target dan klaim sukses," ucap Ubaid.

Merespons penilaian itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tak ambil pusing. Dia berujar penilaian dari masyarakat sipil terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis akan dijadikan motivasi untuk berbenah.

"Penilaian itu bisa menjadi pemacu semangat untuk berbuat lebih baik," ujar Dadan ketika dihubungi pada Ahad, 19 Oktober 2025.

Terkait adanya penolakan menerima program makan bergizi gratis oleh sekolah maupun orang tua siswa, Dadan menyatakan lembaganya menghormati keputusan tersebut. Bagi dia, pemerintah hanya fokus untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas ini agar 55 persen penerima manfaat bisa segera mendapatkan haknya.

"Kepala SPPG mendata penerima manfaat per SPPG. Yang mau, dilanjut, yang tidak mau kami hormati," ujarnya. Dadan mengklaim per hari ini mayoritas masih mau menerima makan bergizi gratis, ketimbang yang menolak.