Mantan Tahanan dan Narapidana Politik Dukung Pembentukan Serikat Tapol Indonesia

BELASAN mantan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) dari rezim otoriter Tanah Air menyambut baik pembentukan Serikat Tahanan Politik Indonesia. Serikat ini diinisiasi oleh 27 orang tahanan di Polda Metro Jaya.

Serikat Tahanan Politik Indonesia diketuai oleh Syahdan Husein, seorang aktivis dari gerakan Gejayan Memanggil pada 4 Oktober 2025. Adapun Syahdan Husein ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penghasutan peristiwa demonstrasi Agustus lalu.

Setidaknya ada sebelas mantan tapol dan napol dari berbagai kasus mendukung pembentukan Serikat Tahanan Politik Indonesia ini. Mereka di antaranya ialah Tri Agus Siswa Santoso mantan napol Yayasan Pijar; Petrus Harianto dan Wilson Obrigados mantan tapol Partai Rakyat Demokratik; Ken Budha Kusumandaru, Suroso, serta Coen Husein yang merupakan eks napol Partai Rakyat Demokratik.

Ada juga Surya Anta dan Ambrosius Mulait mantan napol Papua, Victor Yeimo tapol Papua, Isti Nugroho mantan napol Buku Pramoedya, hingga Fauzi Isman seorang mantan tapol di kasus Talangsari Lampung.

"Mendukung dan menyambung baik terbentuknya Serikat Tahanan Politik Indonesia serta ajakan untuk membentuk serikat yang sama di berbagai daerah di Indonesia," kata belasan mantan tapol dan napol dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Belasan eks tapol dan napol korban kekuasaan otoriter itu juga mengecam tindakan aparat kepolisian yang mengintimidasi dan kekerasan kepada para aktivis saat pemeriksaan serta proses interogasi. Mereka menuntut negara untuk membebaskan seluruh tahanan politik dari korban kriminalisasi peristiwa demonstrasi Agustus itu tanpa syarat.

"Kami juga menuntut penghentian kriminalisasi atas aktivis," ujar belasan mantan tapol dan napol tersebut.

Adapun Serikat Tahanan Politik Indonesia resmi dibentuk oleh 27 tahanan Polda Metro Jaya. Mereka menyatakan partisipasinya dalam serikat itu lewat tanda tangan di suatu surat.

Pembentukan Serikat Tahanan Politik Indonesia bertujuan untuk menyerap aspirasi anggota serikat selama proses hukum berlangsung. Termasuk untuk menjadi sumber yang autentik perihal informasi mengenai kondisi para anggota selama proses penahanan.

Para anggota juga mengajak tahanan politik di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam serikat tersebut. “Kami mengajak seluruh tahanan politik yang ditangkap dan belum dibebaskan di seluruh Indonesia untuk bergabung ke Serikat Tahanan Politik Indonesia,” kata para tahanan dalam surat itu.

Latar belakang pembentukan serikat ini adalah penyiksaan yang dialami tahanan. Salah satu tahanan bercerita kepada Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) – kelompok pengacara yang mendampingi sejumlah tahanan – bahwa ada seorang tahanan lainnya yang disiksa di dalam rutan.

“Salah satu klien kami mengaku telah mendapat kabar dari tahanan lain bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang diduga kuat adalah polisi,” kata pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sekaligus perwakilan TAUD Daniel Winarta saat dihubungi, Selasa, 7 Oktober 2025.

Menurut pengakuan dari korban, penyiksaan dilakukan ketika ia dibon (atau dikeluarkan sementara dari tahanan) untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tanpa didampingi pendamping hukum.

Terdapat sekitar tujuh orang polisi yang mengintimidasi korban saat pemeriksaan, menurut cerita tahanan tersebut. Penyiksaan yang dialami berupa penendangan di bagian kaki, pemukulan di dada, ditutup matanya, juga penyetruman di bagian kaki dan lengan.

Korban dikabarkan mengalami sesak napas dan kondisi bibir pecah akibat dipukul. Atas permintaan korban dan rekan sesama tahanan, korban sempat dibawa ke Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya.