Konflik Internal PBNU, Wakil Sekjen Singgung Audit yang Belum Rampung

WAKIL Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Najib Azca menolak keputusan pemecatan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar. Menurut Najib, keputusan Rais Aam menyalahi aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Najib menegaskan, menurut aturan organisasi, satu-satunya forum yang dapat mengganti ketua umum adalah muktamar. "Bukan dengan keputusan sepihak melalui surat edaran atau pernyataan Rais Aam," kata Najib dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 30 November 2025. 

Dia menuturkan, penolakan pemecatan Gus Yahya oleh Rais Aam juga didasari atas belum rampungnya proses audit umum atas laporan keuangan organisasi oleh tim auditor independen. Dengan belum rampungnya audit, menurut dia, hal itu menguatkan bahwa keputusan yang dilakukan Rais Aam tak sejalan dengan aturan organisasi PBNU.

Apalagi, kata dia, terdapat kejanggalan dalam keputusan itu. Sebab tim pencari fakta baru dibentuk setelah dilakukan pemecatan terhadap Yahya bukan pada proses sebelumnya sebagaimana lazimnya prosedur organisasi yang tertib.

Ia juga mengingatkan, dalam klarifikasi kepada Tim Audit internal PBNU, auditor menilai tidak semestinya ada di pihak yang menyimpulkan atau mengutip hasil autit karena proses yang masih berlangsung. Apalagi, kata Najib, auditor juga menyatakan jika audit umum tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dan diverifikasi.

Syuriyah PBNU menerbitkan surat pemecatan Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Surat bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 itu diteken oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025.  

Berdasarkan dokumen risalah rapat pengurus harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, terdapat dua poin utama yang menjadi pertimbangan pengurus Syuriyah memutuskan untuk meminta Yahya mundur. 

Pertama, pemakzulan tersebut berhubungan dengan tindakan Yahya mengundang akademikus zionis, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU beberapa waktu lalu. Forum rapat harian Syuriyah PBNU menilai, kehadiran narasumber yang berafiliasi dengan jaringan zionisme internasional telah melanggar nilai serta ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Mereka menilai pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional NU dengan narasumber zionis melanggar peraturan organisasi. 

Alasan kedua, pengurus Syuriyah mengatakan terdapat indikasi pelanggaran terhadap hukum syara' dalam tata kelola keuangan PBNU di bawah Yahya. Pengurus Syuriyah menilai tata kelola keuangan itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 ART dan Peraturan Perkumpulan NU, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.

"Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025," tulis poin ketiga surat tersebut.