Gus Yahya Bantah Terafiliasi Zionis dan Tegaskan Tak Akan Mundur Jadi Berita Terpopuler

GEJOLAK di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meniadi isu yang paling disorot publik pada penghujung pekan kemarin, Ahad, 23 November 2025. Tiga artikel yang mengulik rapat koordinasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, pada Ahad dini hari, menempati posisi teratas sebagai berita terpopuler di rubrik Nasional Tempo.

Mulanya, Gus Yahya mengklarifikasi terkait isu yang beredar bahwa dirinya terafiliasi dengan jaringan zionis. Terlebih, dia pernah berkunjung ke Israel pada 2018.

Yahya mengatakan bahwa anggota NU telah mengetahui dirinya pergi ke Israel pada saat itu. “Saya tahun 2018 pernah pergi ke Israel dan bertemu Nentanyahu (Perdana Menteri Israel). Mereka (anggota NU) sudah tahu dan mereka memilih saya sebagai ketum saat Muktamar Lampung,” kata Yahya kepada awak media di Hotel Novotel Samator Surabaya, Ahad, 23 November 2025.

Yahya menambahkan, dia berkunjung ke Israel dan bertemu Nentanyahu demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dia pun mengaku masih konsisten dengan hal itu. “Saya terang-terangan dan tegas di berbagai forum pada waktu itu bahwa saya datang demi Palestina. Saya tidak akan pernah berhenti dengan posisi ini, apapun yang terjadi,” ujar dia.

Soal isu yang beredar bahwa dia diminta mundur karena permasalahan tambang dan keuangan PBNU, Yahya mengaku tidak mau berprasangka buruk terhadap sosok yang menggiring opini. Sebab, Yahya menganggap isu itu tidak jelas asal-usulnya.

“Saya tidak mau berprasangka ya. Sebelum ini, rumor itu sudah ndak karu-karuan, seperti saya makan duit Rp 900 miliar dan macam-macam itu. Tapi saya tidak mau bertindak atas dasar rumor atau prasangka,” kata dia.

"Kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital, sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kan zaman sekarang gampang sekali membuat tanda tangan scan. Maka kita lihat nanti," kata Yahya.

Ia juga mengatakan hasil rapat itu tidak memiliki wewenang dalam mencopot jabatan pengurus harian, termasuk Ketua Umum PBNU. Sebab, pencopotan jabatan diatur dalam aturan dasar aturan rumah tangga (AD/ART) PBNU. “Rapat harian syuriah menurut AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum," ujarnya.

Terlepas dari itu, Yahya optimistis organisasinya bisa segera menyelesaikan konflik internal yang terjadi belakangan. Dia juga berharap agar segera menemukan jalan keluar terhadap masalah yang terjadi.

Yahya juga mengatakan ketua PWNU se-Indonesia tidak menyetujui keputusan itu. “Mereka (ketua PWNU se-Indonesia) mengatakan tidak mau saya mundur. Mereka akan kecewa kalau saya mundur," ujarnya.

Menyikapi hasil rapat tersebut, Yahya mengklaim telah bertemu dengan sebagian jajaran Rais Syuriah PBNU. Yahya mengatakan sebagian Rais Syuriah menyesali keputusan itu.

Baca berita selengkapnya di sini.