Golkar: Kami Tak Pernah Mundur Perjuangkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyatakan mereka tak akan gentar mendukung pencalonan mantan presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Nama presiden ke-2 itu termasuk dalam daftar 40 orang yang diusulkan jadi pahlawan oleh Kementerian Sosial.

Idrus mengklaim sikap Golkar akan tetap konsisten. "Golkar tidak pernah surut dan tidak pernah mundur sedikit pun untuk memperjuangkan Pak Harto sebagai pahlawan nasional," ujar dia saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Menurut Idrus, kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun menorehkan banyak prestasi terutama di bidang pembangunan. Ia menyebut bahwa peninggalan terbesar Soeharto ialah garis besar haluan negara (GBHN) yang memuat rencana pembangunan nasional dan daerah.

Idrus juga menyinggung momen Soeharto mengundurkan diri setelah gelombang demonstrasi di berbagai wilayah akibat krisis moneter pada 1998 silam. "Ini kan sangat luar biasa. Secara sadar mengundurkan diri dan lain-lain sebagainya, lalu menyerahkan kepada aturan yang ada," kata dia.

Atas dasar itu, Idrus meyakini bahwa Soeharto layak ditetapkan menjadi pahlawan. Kalau pun ada pertentangan, kata dia, wajar saja. Terutama karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari 287 juta penduduk beragam. "Dan kita juga tak tahu apakah mereka protes karena tidak tahu, atau ada misalkan pengaruh-pengaruh lain," ujarnya menduga.

Kendati begitu, Idrus menegaskan bahwa dia tidak mau tahu soal itu. Dia menekankan bahwa Golkar pantang mundur meski sebagian masyarakat menolak mantan mertua Presiden Prabowo Subianto itu dicalonkan jadi pahlawan.

Dia juga berujar Golkar akan pasang badan terhadap orang yang memprotes pencalonan Soeharto jadi pahlawan. "Dan (kami) akan menghadapi dialog dengan siapapun untuk memuluskan proses-proses yang sudah berjalan itu," tuturnya.

Wacana pencalonan Soeharto jadi pahlawan nasional hampir bergulir tiap tahun. Pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Nusa Dua, Bali, pada 14-16 Mei 2016, ide itu juga telah muncul. Dalam sidang paripurna Munaslub Golkar, ada instruksi kepada para pengurus terpilihnya untuk memperjuangkan nama Soeharto ke dalam daftar pahlawan nasional.

Adapun pengusulan kandidat pahlawan tahun ini dibuka sampai 11 April 2025. Sekitar bulan itu, koalisi sipil yang mengatasnamakan diri Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas) melayangkan surat terbuka yang isinya menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 itu. Mereka juga membuat petisi penolakan hal serupa. 

Namun, pada Selasa, 21 Oktober 2025, Kementerian Sosial resmi mengusulkan Soeharto beserta 39 tokoh lain untuk diseleksi menjadi pahlawan. Selain Soeharto, nama yang terungkap adalah Presiden Abdurrahman Wahid, dan aktivis Marsinah. 

Proses sidang penentuan nantinya bergulir di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Lembaga non-struktural ini bertugas untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada presiden selaku pengambil keputusan akhir.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mengkritik keputusan Kementerian Sosial. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pencalonan itu mencederai nilai-nilai reformasi 1998 yang meruntuhkan kekuasaan Soeharto saat Orde Baru.

Usman Hamid mengatakan niat asli pemerintah akan terlihat kala melanjutkan pencalonan Soeharto sebagai pahlawan. Pencalonan itu mendapat kritikan tajam dari pegiat hak asasi manusia. “Menjadi kian jelas bahwa pemerintahan saat ini ingin meninggalkan nilai-nilai reformasi 1998,” ujar Usman saat dihubungi pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Selama 32 tahun berkuasa, kepemimpinan Soeharto meninggalkan catatan panjang kasus pelanggaran HAM serta maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Atas dasar itu, Usman juga menganggap pencalonan itu mencerminkan niat pemerintah meninggalkan komitmen pemberantasan KKN sekaligus penegakan HAM.