DPR Minta Pemerintah Tiru Korsel Pajang Pelaku Perundungan Saat Daftar Kuliah

WAKIL Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati meminta kepada pemerintah untuk meniru Korea Selatan yang membuat kebijakan untuk memajang riwayat pelaku perundungan saat hendak mendaftar kuliah. Dia berharap kebijakan itu bisa dilakukan pada tahun depan.

Dia mengatakan rencana penerapan kebijakan itu sudah dibuat Kementerian Pendidikan Korea Selatan sejak 2023 untuk memberantas kekerasan di kalangan siswa. Indonesia, kata dia, bisa berkaca dari Korsel yang juga memiliki tingkat persoalan perundungan di lingkungan pendidikan yang tinggi.

"Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi sosial kepada pelaku bullying. Norma sanksi yang jelas dapat membuat mereka yang terindikasi punya sikap bullying lebih berhati-hati dan memiliki pengendalian diri," kata Esti di Jakarta, Selasa, 25 November 2025.

Selain itu, dia menekankan pentingnya penguatan bagi guru untuk memahami soal perundungan. Dia mengatakan pencegahan dan penanganan perundungan tidak mungkin berjalan jika kapasitas pemahaman guru di sekolah rendah. Menurut dia, dibutuhkan pembekalan khusus terhadap guru terkait persoalan perundungan yang sudah mengkhawatirkan.

"Guru, perlu memiliki kompetensi konseling dan manajemen konflik, siswa harus teredukasi, orang tua aktif terlibat, dan sekolah wajib memiliki SOP yang hidup, bukan sekadar dokumen formalitas," katanya.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus mendorong pemerintah agar menerbitkan regulasi turunan yang spesifik dan operasional.

"Tanpa aturan yang rinci agar dapat ada audit, upaya pemberantasan bullying hanya akan menjadi rumusan normatif tanpa kekuatan implementasi," katanya.