DPR Minta Dedi Mulyadi Konsultasi dengan Pusat soal Kebijakan Pendidikan

TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lalu Hadrian Irfani meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat jika mengeluarkan kebijakan pendidikan. Lalu Hadrian heran dan menyesalkan sejumlah kebijakan pendidikan yang dibuat Gubernur Dedi karena dinilai tak berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendidasmen).

Beberapa kebijakan yang dimaksudkan Lalu Hadrian adalah pengiriman anak ke barak militer, mengizinkan sekolah membuka kelas untuk 50 murid, dan yang terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang melibatkan militer dan polisi. “Kalau terus-menerus dibuat kebijakan seperti ini, kesinambungan program pendidikan tidak akan tercapai,” ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut sejumlah kebijakan Dedi Mulyadi yang berhubungan dengan pendidikan justru menimbulkan masalah. Ia mencontohkan kebijakan satu kelas 50 murid. Dia mengungkapkan sudah banyak laporan dari sekolah yang kesulitan karena kekurangan kursi dan meja untuk belajar.

Lalu Hadrian mendesak Dedi Mulyadi berhenti membuat kebijakan yang terkesan tak dipikirkan dengan matang. “Jangan membuat kebijakan kontroversial, kebijakan jangka pendek. Ini harus ada diskusi khusus antara Dedi Mulyadi dengan Kemendikdasmen,” ujar Lalu Hadrian.

Wakil Ketua Komisi X itu juga menyoroti pelaksanaan MPLS di Jawa Barat yang melibatkan militer dan polisi. Dia berharap pemerintah daerah, khususnya Jawa Barat, tidak terlalu sering melibatkan militer dan polisi untuk urusan pendidikan. “Seolah-olah kita tidak percaya dengan pendidik kita, dengan guru kita,” ujar dia.

Lalu menuturkan militer tak sepenuhnya buruk. Tetapi, menurut dia, untuk dunia sekolah, militer tak perlu dilibatkan. “Bagaimana psikologis putra-putri kita? Dari SMP mau masuk SMA dihadapkan dengan tentara. Jadi mari kita manfaatkan guru-guru kita. Guru kita punya kemampuan, kok, untuk pembelajaran karakter dan budi pekerti,” ujarnya..