DPR Desak Pemerintah Tertibkan Operasional Bandara IMIP Morowali

ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Oleh Soleh mengkritik keberadaan bandara di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, yang beroperasi tanpa keterlibatan otoritas resmi pemerintah. Menurut dia, pemerintah telah lalai karena operasional bandara itu dinilai mengancam kedaulatan negara.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan, kejadian di IMIP merupakan pelanggaran prinsip dasar pengelolaan wilayah udara dan perbatasan negara. “Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara,” kata Oleh Soleh dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu, 26 November 2025.

Dia menyoroti kekosongan peran negara dalam pengawasan di area bandara. Oleh menyebut bahwa tidak ada satu pun aparat pemerintah—baik otoritas penerbangan, Bea Cukai, maupun Imigrasi—yang dapat masuk ke area tersebut.

Atas  dasar itu, Oleh Soleh mendesak Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan untuk mengambil langkah hukum dan penertiban. “Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” ujar dia.

Oleh menilai, absennya peran negara dalan operasional bandara bukan hanya semata-mata melanggar regulasi penerbangan sipil. Namun  juga membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lain yang tidak dapat dipantau pemerintah.

Dengan adanya temuan ini, Oleh Soleh menuturkan bahwa Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan akan meminta penjelasan dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertahanan. Selain itu, kata dia Komisi I DPR juga mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Morowali guna meninjau situasi di lapangan. 

Keberadaan bandara itu terungkap saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin  meninjau latihan terintegrasi Tentara Nasional Indonesia di Morowali, Kamis, 20 November 2025. Kala itu Sjafrie menyebut bandara yang tidak diawasi oleh Bea Cukai maupun Imigrasi sebagai suatu hal yang anomali. 

Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional itu menilai kedaulatan ekonomi Indonesia dapat terancam dengan keberadaan bandara tersebut. Dia pun akan melaporkan temuan itu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Kementerian Pertahanan pada Rabu, 26 November 2025.