Di Hadapan Mendagri Tito, Pramono Singgung Pemangkasan DBH Rp 15 Triliun

GUBERNUR Jakarta Pramono Anung Wibowo menyinggung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memangkas dana bagi hasil Jakarta sebesar Rp 15 triliun. Adapun total alokasi anggaran untuk Jakarta pada 2026 berkurang dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.

Pramono menyoroti pemangkasan ini ketika memberikan sambutan dalam rapat koordinasi nasional pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah tahun 2025. Mulanya dia menjelaskan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bahwa Jakarta saat ini tengah bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional sekaligus menjadi kota global.

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan lancar, transparan, dan berkelanjutan. 

Ia berujar, ada beberapa indikator penting yang menjadi faktor penguatan. Pertama, kata Pramono, ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. "Walaupun DBH-nya kemarin dipotong Rp 15 triliun,” ucap Pramono di kawasan Grogol, Jakarta Barat, pada Kamis, 9 Oktober 2025. Peserta rakornas lantas tertawa dan bertepuk tangan.

Adapun faktor kedua ialah kapasitas riset dan inovasi yang baik dan bersinabungan. Lalu, ruang yang nyaman untuk dihuni. Pariwisata yang menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Jakarta juga menjadi indikator pembangunan. “Jadi sekarang ini Bapak Menteri Jakarta menjadi destinasi berbagai wisata termasuk wisata sport tourism yang ada di Jakarta,” kata Pramono. 

Indikator selanjutnya adalah lingkungan yang bersifat nyaman dan berkelanjutan. Kemudian, aksesibilitas yang terkoneksi antara wilayah. 

Sebelumnya, Pramono Anung sempat menyatakan Pemerintah Provinsi Jakarta harus berhemat anggaran tahun depan. Sebab dana bagi hasil dari pemerintah pusat berkurang hingga Rp 15 triliun. Akibatnya, Pramono menyebut Jakarta akan melakukan efisiensi anggaran di sejumlah pos.

Meski begitu, Pramono menyebut penghematan anggaran tidak akan mempengaruhi gaji aparatur sipil negara di pemerintah daerah. "Tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN," kata Pramono di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025.