Apa Makna Politik HUT RI Tak Lagi Digelar di IKN?

TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan sudah membentuk panitia peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia RI ke-80, satu bulan sebelum acara pada 17 Agustus 2025. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, upacara kenegaraan tahun ini akan kembali digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“(Ini) kalau sesuai informasi terakhir yang kami dapatkan,” kata Hasan di Gedung Kwartir Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juli 2025. Tahun lalu, HUT 17 Agustus digelar di Istana Garuda, IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pernyataan Hasan itu mengkonfirmasi informasi yang diterima Tempo. Anggota DPR yang ditemui Tempo pada pekan lalu menyebutkan, upacara kemerdekaan akan digelar di Istana Merdeka. Seorang di antaranya yang mengetahui pembahasan mengenai persiapan upacara menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin upacara dihelat di Jakarta.

Tahun lalu sekitar 1.400 tamu hadir pada pengibaran bendera di IKN pertama dalam sejarah pada 17 Agustus 2024. Kepala lembaga negara, menteri, tokoh agama dan budaya, hingga pekerja pegawai sekitar proyek Nusantara hadir sebagai tamu upacara kemerdekaan itu. Saat itu pengibaran bendera HUT ke-79 RI hanya dilaksanakan di IKN. Sementara rangkaian di Istana Merdeka, Jakarta mengikutinya secara hybrid.

Prabowo, yang saat itu berstatus presiden terpilih, sempat mengatakan bakal kembali menggelar Upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Prabowo menyampaikan itu saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam perayaan Hari Kemerdekaan di IKN tahun lalu. "Insyaallah akan di sini lagi," ujar pensiunan Jenderal TNI ini di depan Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Saat itu,  Prabowo belum bisa memastikan rangkaian HUT RI di IKN pada 2025 akan diadakan pada dua tempat. "Ya dilihat nanti, tapi intinya upacara di sini," kata Ketua Umum Gerindra itu.

Menanggapi itu, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro mengatakan status IKN yang masih Ibu Kota Negara masih menjadi alasan politik Prabowo memutuskan HUT RI di Jakarta. Siti mengatakan, meskipun ada UU IKN dan UU DKJ, secara formal institusional ibu kota RI belum resmi pindah ke IKN di Kalimantan Timur. “Ini bisa dimaknai juga bahwa Jakarta masih absah sebagai ibu kota RI,” katanya.

Siti menilai, sejak awal IKN bukanlah prioritas bagi Prabowo. Sebab, menurut dia, Asta Cita Prabowo tidak mencantum IKN. Tiga target kemandirian yang disampaikan Prabowo: yaitu swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi. Menurut dia, meskipun ada istilah lanjutkan dalam kampanye pemilu 2024, Prabowo banyak mengintroduksi program unggulannya sendiri yang mungkin dinilai lebih mendesak dibutuhkan rakyat.

“APBN belum mencukupi membangun IKN yang tergolong proyek mercusuar,” kata Siti pada Kamis, 17 Juli 2025. “Maka rasional bila IKN tidak menjadi prioritas. Artinya, baik secara politik maupun ekonomi, IKN blm dinilai urgent dan signifikan.”

Dosen politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno juga menduga efisiensi menjadi alasan Prabowo tidak menggelar acara di IKN. Sebab apapun judulnya, HUT RI di IKN pasti butuh biaya yang tak sedikit. Adi mengatakan infrastruktur IKN juga belum sepenuhnya rampung karena masih berjalan.

Adi mengatakan memang ada kesan pemerintah kali ini tak terlampau memprioritaskan IKN, walau tetap dilanjutkan. Bos lembaga Parameter Politik Indonesia ini mengatakan Prabowo lebih terlihat punya program prioritas unggulan seperti makan gizi gratis, sekolah gratis, hingga koperasi desa. “IKN terus dilanjutkan. Itu terbukti dengan alokasi anggaran yang ada. Tapi tak terlampau agresif seperti periode Jokowi,” katanya.

Berdasarkan keterangan resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga 2028 sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendanai sejumlah pembangunan strategis tahap kedua, menjadikan IKN sebagai ibukota politik pada 2028, mendatang.

Pagu indikatif OIKN pada 2026 senilai Rp 5,05 triliun. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 16,13 triliun untuk tahun anggaran 2026. Usulan ini diajukan guna mendukung kelanjutan proyek Multi Years Contract (MYC) dan pembangunan infrastruktur baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Usul tersebut telah disampaikan kepada Menteri keuangan, Sri Mulyani melalui Surat Kepala Otorita IKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 pada 4 Juli 2025. “Pagu indikatifnya baru 5 sehingga kita membutuhkan 16,13,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa, 8 Juli 2025.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pernyataan dari Hasan soal rencana presiden menggelar upacara HUT RI tahun ini di Jakarta. Namun, Juri menyebut Otorita IKN juga akan menggelar upacara di Nusantara.

Mengenai alasan upacara peringatan Hari Kemerdekaan tidak digelar di IKN, Juri mengatakan itu karena wilayah tersebut masih dalam proses pembangunan. “Jadi kami konsentrasi pembangunan. Ya (karena infrastruktur belum selesai),” katanya usai rapat di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, 17 Juli 2025.

Juri mengatakan Presiden Prabowo akan langsung meluncurkan tema dan logo peringatan proklamasi kemerdekaan pada Jumat 18 Juli 2025. Istana mengundang pemerintah daerah dan kementerian dan lembaga untuk peluncuran tema dan logo HUT Kemerdekaan RI.

Dian Rahma Fika dan Eka Yudha berkontribusi dalam penulisan artikel ini