Perselisihan Israel-Prancis Memuncak, Macron Dituduh Netanyahu Sebarkan Antisemitisme

Presiden Prancis Emmanuel Macron (kanan) bersama istri Brigitte Macron (kiri).(Dok. Antara)

KETEGANGAN diplomatik antara Israel dan Prancis semakin memanas menyusul rencana Paris untuk mengakui negara Palestina bulan depan. Pada Selasa (19/8), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron mendorong antisemitisme.

Pihak pemerintah Prancis melalui laman resminya, Elysee, langsung menanggapi tuduhan itu dengan keras. Pihak kepresidenan menyebut pernyataan Netanyahu keji dan keliru.

"Ini adalah saatnya untuk keseriusan dan tanggung jawab, bukan untuk mencampuradukkan dan memanipulasi," kata mereka seperti dikutip AFP, Rabu (20/8).

Tuduhan Netanyahu dituangkan dalam sebuah surat kepada Macron yang diterima AFP. Dalam surat itu, ia menulis bahwa antisemitisme meningkat di Prancis sejak pengumuman Macron bulan lalu mengenai rencana pengakuan Palestina.

Netanyahu menegaskan bahwa seruan Macron untuk negara Palestina justru mengobarkan api antisemitisme. Ini bukan diplomasi, melainkan upaya pengabaian.

"Seruan ini menghadiahi Hamas, memperkeras penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera, menguatkan mereka yang mengancam orang Yahudi Prancis, dan mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini menghantui jalan-jalan Anda," tulisnya.

Prancis sendiri menyatakan akan secara resmi mengakui negara Palestina dalam pertemuan PBB bulan September. Jika langkah ini terlaksana, Paris akan bergabung dengan lebih dari 145 negara anggota PBB yang sudah atau akan mengakui Palestina. Paris menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan solusi dua negara dan justru bertentangan dengan Hamas.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina turut menanggapi, dengan menyebut tuduhan Netanyahu tidak beralasan dan bertentangan dengan perdamaian.

Pernyataan resmi PA berbunyi; Rekam jejak lama yang mengacaukan kritik terhadap pendudukan Israel dan kejahatannya atau dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan dengan antisemitisme, telah terbongkar dan terbongkar dan tidak seorang pun dapat dibodohi.

Kepresidenan Prancis menegaskan bahwa Paris akan selalu melindungi komunitas Yahudi.

"Kekerasan terhadap komunitas Yahudi (Prancis) tidak dapat ditoleransi," kata kantor Macron, sembari menekankan bahwa sejak 2017 hingga pasca-serangan 7 Oktober 2023, pemerintah telah meningkatkan langkah hukum terhadap tindakan antisemitisme.

Secara terpisah, Menteri Eropa Prancis, Benjamin Haddad juga menambahkan bahwa Prancis tidak ada pelajaran yang bisa diambil dalam perang melawan antisemitisme.

"Isu yang meracuni masyarakat Eropa kita tidak boleh dieksploitasi," sebutnya.

Prancis adalah rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di Eropa. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat insiden antisemit melonjak dari 436 pada 2022 menjadi 1.676 pada 2023, lalu sedikit menurun menjadi 1.570 tahun lalu.

Selain kritik terhadap Macron, Netanyahu juga melontarkan serangan terhadap Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Melalui akun resmi X kantornya, dia menulis bahwa Albanese adalah politisi lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi Australia.

Serangan ini muncul setelah Canberra membatalkan visa politisi sayap kanan Israel, Simcha Rothman. Sebagai balasan, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mencabut visa perwakilan diplomatik Australia untuk Otoritas Palestina. (H-3)