Australia akan Akui Negara Palestina September Ini

PERDANA Menteri Australia, Anthony Albanese.(Dok. Antara)

PERDANA Menteri Australia, Anthony Albanese mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui kedaulatan Palestina pada September mendatang, bersamaan dengan pertemuan Majelis Umum PBB di New York.

"Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan dan kelaparan di Gaza," katanya seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (12/8).

Langkah ini mengikuti rencana serupa dari Kanada, Prancis dan Inggris yang juga bersiap memberi pengakuan resmi bulan depan, sejalan dengan mayoritas negara anggota PBB yang telah melakukannya.

Reaksi Keras Israel dan Oposisi Australia

Duta Besar Israel untuk Australia, Amir Maimon, menyatakan penolakan tegas terhadap tindakan pengakuan tersebut.

"Kami menolak pengakuan tersebut, pengakuan sepihak,” katanya kepada ABC.

Presiden Israel, Isaac Herzog, juga mengecam keputusan itu dan menyebutnya sebagai hadiah bagi Hamas atas serangan 7 Oktober 2023.

Di dalam negeri, Partai Liberal yang beroposisi menilai langkah ini membuat Australia berseberangan dengan Amerika Serikat.

"Terlepas dari pernyataannya hari ini, kenyataannya Anthony Albanese telah berkomitmen kepada Australia untuk mengakui Palestina sementara para sandera masih berada di terowongan di bawah Gaza dan Hamas masih mengendalikan penduduk Gaza," kata pemimpinnya, Sussan Ley.

Dukungan dan Kritik dari Publik

Partai Hijau Australia menyambut pengakuan ini, tetapi menganggapnya belum cukup.

"Jutaan warga Australia telah turun ke jalan, termasuk 300.000 orang di Sydney akhir pekan lalu, menuntut sanksi dan penghentian perdagangan senjata dengan Israel. Pemerintah Albania masih mengabaikan seruan ini," kata Senator David Shoebridge.

Jaringan Advokasi Palestina Australia (APAN) menilai langkah ini sebagai kedok politik yang tidak menghentikan genosida dan apartheid Israel.

Albanese menjelaskan bahwa pengakuan tersebut didasari komitmen dari Otoritas Palestina (PA) untuk mengakui hak Israel hidup damai, berkomitmen pada demiliterisasi dan menyelenggarakan pemilu.

Dia menyebutnya sebagai kesempatan untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dengan cara yang mengisolasi Hamas, melucuti senjatanya dan mengusirnya dari wilayah tersebut untuk selamanya. (H-3)