Pembenahan Transportasi Ibu Kota Jadi Acuan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kedua dari kanan) menyimak penjelasan Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat (tengah), pada pencanangan infrastruktur konektivitas terintegrasi kawasan Dukuh Atas di Gedung Transport Hub, Jakarta, Rabu (7/5)(ANTARA/DHEMAS REVIYANTO)

PEMBENAHAN transportasi umum di Jakarta dapat menjadi acuan bagi daerah lain. Konektivitas layanan terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak pengguna, mulai dari mikrotrans, bus, kereta, hingga kolaborasi lintas wilayah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno. Kuncinya, kata dia, ada pada kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan.

"Kesinambungan adalah kunci. Kebijakan transportasi membutuhkan waktu lebih 10 tahun untuk berbuah," kata Djoko Setijowarno di Jakarta, Senin (10/8).

DARI SUTIYOSO HINGGA PRAMONO

Djoko memaparkan, pembenahan dimulai pada era Gubernur Sutiyoso (2004–2007) melalui peluncuran Trans-Jakarta Koridor 1, sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara. Upaya ini berlanjut di masa gubernur-gubernur berikutnya hingga era Gubernur Pramono Anung, antara lain melalui peremajaan armada, penerapan kontrak operator berbasis Service Level Agreement

(SLA), serta integrasi angkutan kota ke dalam sistem BRT sebagai layanan feeder.

Inovasi lain adalah layanan terpadu JakLingko yang menghubungkan MRT, LRT, Trans-Jakarta, dan KRL dalam satu kartu, serta integrasi transportasi Jabodetabek menjadi satu ekosistem.

Menurut Djoko, langkah-langkah tersebut memberi dampak nyata. Volume kendaraan pribadi yang masuk Jakarta turun 18% dalam periode 2023–2025, sementara waktu tempuh Bekasi-Jakarta berkurang 40 menit. Kini, angkutan umum telah mencakup 89,5% wilayah Ibu Kota.

“Jakarta bukan lagi kota termacet di Indonesia,” kata Djoko.

Berdasarkan Indeks TomTom Traffic terbaru, Jakarta berada di peringkat kelima secara nasional dan ke-90 dunia. Pada 2023, Jakarta sempat berada di posisi puncak sebagai kota paling macet di Indonesia.

Pramono Anung menargetkan penggunaan transportasi umum di Jakarta bisa tembus lebih dari 31% pada akhir 2025, naik dari sekitar 21% saat ini. Menurutnya, capaian itu akan menjadi landasan penting bagi perencanaan lanjutan penanganan kemacetan.

“Semua yang sudah naik itu memberikan apresiasi karena bersih, rapi, nyaman, dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita sebenarnya sudah tidak kalah di transportasi publik untuk menggunakan bus,” ujarnya.

Meski begitu, Pramono mengakui konektivitas transportasi umum Jakarta belum sepenuhnya merata. Pemprov DKI kini mendorong perluasan rute Transjabodetabek, termasuk ke wilayah penyangga, untuk memastikan akses yang lebih menyeluruh bagi warga. (Ant/P-4)