Yusril: Prabowo Kemungkinan Akan Bahas Kematian Juliana Marins bersama Presiden Brasil

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan ada kemungkinan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membicarakan kasus Juliana Marins di sela-sela forum Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Rio de Janeiro Brasi, 6-7 Juli 2025.

Juliana merupakan seorang pendaki asal Brasil yang meninggal di Gunung Rinjani, NTB. Kasus kematian Juliana saat ini masih menarik perhatian publik. "Nanti mungkin ada pembicaraan di sela-sela pembicaraan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Brasil mungkin akan dikemukakan," kata Yusril di Gedung Kementerian Koordinator Hukum, Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025.

Meski begitu, Yusril meyakini Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi kepada Duta Besar Indonesia di Brasil untuk mengikuti perkembangan kasus ini. Yusril pun berharap kasus ini tidak menganggu hubungan baik antara Indonesia dan Brasil. Apalagi kedua negara saat ini sedang mengikuti BRICS.

Pemerintah Indonesia, kata dia, sudah memberikan perhatian serius kepada kasus kematian Juliana. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya menyelematkan Juliana. Misalnya dengan menurunkan Tim SAR dan relawan. Namun, hasil itu belum diharapkan oleh keluarga Juliana. Proses evakuasi berlangsung lama karena medan Gunung Rinjani yang sulit dilalui. 

Meski begitu, mantan ketua umum Partai Bulan Bintang itu mengatakan, berdasarkan hasil otopsi, Juliana sudah meninggal 15-30 menit setelah terjatuh. Dengan begitu, secepat apa pun pemerintah melakukan evaluasi, kecil kemungkinan nyawa Juliana bisa diselamatkan. 

"Jadi secepat apapun, korban jatuh ditemukan, orang jatuh dari ketinggian 600 meter dengan patah tulang yang parah itu secara medis untuk diselamatkan memang sudah sangat kecil kemungkinannys, " kata dia. 

Sejauh ini pemerintah Indonesia belum menerima surat atau nota diplomatik dari pemerintah Brasil mengenai kematian pendaki asal Brasil itu. Pemerintah Indonesia baru mendapatkan kabar pernyataan dari Kantor Federal Pembela Publik Brasil (Federal Public Defender's Office/DPU). 

Namun, Yusril mengatakan, DPU tidak memiliki otoritas resmi. DPU merupakan lembaga HAM independen seperti Komnas HAM RI. Prabowo, kata Yusril, tidak akan melakukan pertemuan dengan DPU. 

Mengenai peluang pertemuan dengan keluarga Juliana, Yusril mengatakan, belum ada permintaan dari keluarga Juliana untuk bertemu Prabowo. "Itu soalnya pribadi, " kata dia. 

Sebelumnya DPU berencana menempuh jalur hukum jika hasil autopsi lanjutan mendiang Juliana Marins. Jalur hukum akan ditempuh bila hasil otopsi menunjukkan ada kelalaian yang menyebabkan perempuan 26 tahun itu meninggal dunia.

Juliana Marins meninggal dunia usai terjatuh saat mendaki pada 21 Juni lalu dan baru berhasil dievaluasi oleh Tim SAR setelah empat hari karena banyaknya kendala.