Yusril Ihza dan Tito Karnavian Bilang Gibran Tak Harus Berkantor di Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka sempat dikabarkan akan berkantor di Papua. Kabar ini mencuat seiring wacana penugasan khusus pertama untuk Gibran dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran mendapat mandat menangani berbagai masalah di Bumi Cendrawasih, julukan tanah Papua.

Kemungkinan Gibran berkantor di Papua disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 pada Rabu, 2 Juli 2025. Gibran disebut akan memiliki kantor di Papua karena mendapat tugas khusus di sana.

“Bahkan kemungkinan ada kantornya wapres untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” kata Yusril, dipantau via YouTube Komnas HAM.

Yusril mengatakan, penugasan khusus kepada Gibran merupakan bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Nantinya Wapres akan ditugaskan untuk mempercepat pembangunan Papua. Selain itu, Gibran juga akan mengurusi masalah HAM. Gibran, kata dia, akan turut memantau cara aparat menangani masalah Papua.

“Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” ujar Yusril.

Bersamaan mencuatnya kabar Gibran akan berkantor di Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara. Tito mengatakan Gibran tak sepenuhnya berkantor di sana. Penugasan Gibran, kata dia, seperti eks wapres Ma’ruf Amin mengurus Badan Pengarah Percepatan Khusus Otonomi Papua atau BP3OP.

Kala itu, mantan Presiden Jokowi mengutus wakilnya tersebut untuk memimpin BP3OP guna mendorong percepatan pembangunan dan integrasi program, baik antar pemerintah pusat maupun enam pemekaran daerah di Papua. Walau begitu, Ma’ruf Amin tak sepenuhnya berkantor di Papua.

Tito mengatakan, BP3OKP diatur oleh Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Dalam aturan itu, disebut secara spesifik nama Wakil Presiden adalah Ma’ruf Amin. Mantan Kapolri ini menjelaskan, selain Ma’ruf, ada sekitar tiga hingga empat menteri hingga tokoh non-birokrat yang terlibat di badan eksekutif itu.

“Dalam undang-undang (aturan) itu, tugasnya wakil presiden adalah mengkoordinasikan di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini,” kata Tito usai rapat dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Juli 2025. “Setahu saya tidak (stay di sana).”

Pernyataan Mendagri disusul klarifikasi Yusril keesokan harinya. Menko Kumham Imipas itu mengamini bahwa Gibran tidak akan berkantor di Papua. Dia meluruskan, yang berkantor di sana adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai oleh wakil presiden.

“Jadi bukan wakil presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Yusril juga menegaskan bahwa secara konstitusional, wakil presiden berkedudukan di ibu kota negara mengikuti kedudukan presiden, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. “Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” kata dia menjelaskan.

Sementara itu, Gibran telah menyatakan kesiapannya melaksanakan mandat dari Prabowo. Menurut putra sulung Jokowi ini, penugasan khusus kepada wakil presiden bukan hal baru. Dia menyebut, pejabat pendahulunya, Ma’ruf Amin saat mendampingi Jokowi juga pernah mendapat penugasan khusus di tanah Papua.

“Sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kami nunggu perintah berikutnya,” kata Gibran saat ditemui saat kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 9 Juli 2025.

Gibran tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya soal jadwal keberangkatannya dan mulai bertugas di Papua. Namun, dia menegaskan siap kapan pun ditugaskan. Bahkan meskipun saat ini keputusan presiden belum keluar, dia mengaku siap mulai ditugaskan ke Papua.