INFO NASIONAL – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov DKI mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga Jakarta. Dia tak ingin ada anggaran-anggaran yang digunakan namun manfaatnya tidak dirasakan warga Jakarta secara langsung.
“Tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir, serta perlindungan sosial dan pembelian ekonomi harus menjadi perhatian utama,” ujar Wibi dalam Rapat Banggar terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat, 4 Juli 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya ingin pastikan fokus kita dalam skala prioritas semua, program-program yang tidak menyentuh kebutuhan dasar warga, baik yang tidak relevan, serapan rendah atau berdampak kecil harus kita tinjau ulang,” tambah dia.
Rapat Banggar kali ini bukan sekedar bicara tentang angka dan pos belanja namun menyangkut arah pembangunan Jakarta ke depan. Utamanya dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat.
“Saya paham APBD perubahan ini bukan hanya sekedar angka-angka tapi ini adalah bagian dari pada koreksi kita untuk penyesuaian rasionalisasi anggaran dan program prioritas,” ujar Wibi.
Dia pun menyatakan, bakal terus mengawal anggaran perubahan secara detail hingga turun ke warga Jakarta. “Kita kawal bersama perubahan anggaran ini agar bukan hanya sekedar prosedural tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta.”
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Marullah Matali menyebutkan, sesuai aturan, rancangan perubahan KUA-PPAS disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.
Pada rancangan Perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan 0,53 persen atau Rp 487 miliar. Yakni dari Rp 91,34 triliun menjadi Rp 91,83 triliun. (*)